NERACA

Jakarta – Pada tahun 2024, total impor Indonesia tercatat sebesar USD233,66 miliar. Nilai ini naik 5,31 persen dibanding periode yang sama pada 2023. Kenaikan ini terutama didorong kenaikan impor nonmigas sebesar 6,09 persen dan migas sebesar 1,24 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2023.

Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso ada tahun 2024, seluruh impor golongan penggunaan barang meningkat. Impor barang konsumsi naik paling signifikan sebesar 5,37 persen, diikuti kenaikan  impor barang modal sebesar 5,34 persen dan bahan baku/penolong 5,29 persen (CtC).

Beberapa produk impor nonmigas dengan kenaikan signifikan pada 2024, antara lain, logam mulia, perhiasan/permata (HS 71) 70,94 persen;kakao dan olahannya (HS 18) 48,81 persen; bahan kimia anorganik (HS 28) 22,93 persen; kain rajutan (HS 60) 17,41 persen; dan perangkat optik, fotografi, sinematografi (HS 90) 16,56 persen (CtC).

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia didominasi dari Tiongkok, Jepang, dan Australia dengan total pangsa 48,69 persen dari total impor nonmigas pada 2024. Beberapa asal impor nonmigas dengan kenaikan tertinggi pada 2024, antara lain, Myanmar 280,90 persen, Pakistan 100,97 persen, Swedia 34,47 persen, Filipina 23,97 persen, dan Hongkong 22,97 persen (CtC).

Sementara itu, khusus Desember2024, impor Indonesia tercatat sebesar USD21,22miliar atau naik 8,10 persen dibandingkan November 2024 (MoM). Nilai ini juga naik 11,07 persen dibandingkan Desember  2023  (YoY). Kenaikan impor Desember 2024 (MoM) terjadi baik pada sektor nonmigas sebesar 5,06 persen maupun pada migas sebesar 28,26 persen dari November 2024.

“Impor naik seiring dengan tengah tumbuhnya industri manufaktur. Indikator Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia periode Desember 2024 masih berada di zona ekspansif sebesar 51,20 persen. Selain itu, ada perbaikan kondisi pasar domestik yang ditandai dengan peningkatan indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menjadi 127,7 poin di penghujung 2024,” ungkap Budi.

Sementara itu, berdasarkan catatan akhir tahun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Desember 2024 masih bertahan pada posisi ekspansi, yaitu sebesar 52,93. Angka tersebut turun 0,02 poin dibandingkan dengan bulan November 2024 dan meningkat 1,61 poin dibandingkan dengan Desember 2023. Namun turunya angka tersebut tanpa sebab, turunnya IKI pada bulan Desember 2024 dikarenakan banjirnya impor.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif  mengungkapkan, “posisi IKI bulan Desember ini ditopang oleh terjadinya ekspansi 19 subsektor dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Industri Manufaktur Nonmigas Triwulan II 2024 sebesar 90,5 persen.”

IKI bulan Desember ini juga ditunjang oleh berekspansinya seluruh indeks pembentuk IKI, yaitu pesanan baru, produksi, dan persediaan. Indeks produksi mengalami kenaikan indeks terbesar dan berubah dari kontraksi menjadi ekspansi di angka 55,53 atau naik 5,81 poin. Sedangkan indeks pesanan baru dan persediaan mengalami penurunan berturut-turut 3,49 poin menjadi 50,71 dan 0,1 menjadi 54,58.

Peningkatan produksi tersebut didorong oleh persiapan perayaan Natal dan Tahun Baru yang telah diantisipasi oleh pelaku usaha industri manufaktur. Di sisi lain, konsumen cenderung mengambil sikap “wait and see” untuk melakukan pesanan maupun membeli produk.

Febri menjelaskan, kenaikan PPN 12 persen kemungkinan berdampak terhadap penurunan utilisasi industri manufaktur sekitar 2-3 persen. “Tapi penurunan utilisasi tersebut sudah diantisipasi dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah,” terang Febri.

Di sektor manufaktur, beberapa insentif disiapkan untuk mendukung para pelaku sektor manufaktur dalam mempertahankan dan meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta untuk menjaga daya beli masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menperin, insentif diberikan baik untuk supply side maupun demand side,” imbuh Febri.

Insentif yang diberikan meliputi: Pertama, PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Pembebasan Bea Masuk untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Kedua, pembebasan Bea Masuk 0% dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 15 persen Ditanggung Pemerintah atas impor CBU/CKD mobil listrik tertentu.

Ketiga, insentif PPnBM sebesar 3 persen ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid yang mengikuti program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Keempat, insentif pembiayaan industri padat karya sebesar 3 persen yang bertujuan membantu para pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam revitalisasi mesin.

Febri pun mengatakan, dari laporan yang diterima Kemenperin, banjir produk impor murah lebih memberatkan industri daripada kenaikan PPN 12 persen. Pasalnya, banjir impor ini dapat menurunkan utilisasi hingga 10% yang dapat mengakibatkan industri kalah bersaing, kemudian kolaps, dan melakukan PHK. Artinya, bagi pelaku industri, penurunan utilisasi akibat banjir produk impor bakal lebih besar daripada penurunan utilisasi akibat naiknya PPN.