NERACA

Sumatera Selatan – Memasuki musim panen di awal 2025 ini maka Kementerian Pertanian (Kementan) meminta agar Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera membeli gabah milik petani sesuai dengan harga pokok penjualan.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono meminta Bulog untuk segera melakukan penyerapan gabah dari petani yang telah memasuki puncak musim panen padi di tahun ini seusai dengan HPP yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 6500/kilogram (kg).

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan, penyerapan gabah petani harus segera di lakukan agar mampu menjaga harga beras tetap tinggi, dan para petani menerima keuntungan. Sebab, saat ini masih ditemukan fakta di Sumsel bahwa harga gabah petani saat ini dijual dibawah Rp 5400 per kg, yang sangat jauh dibawah HPP yang telah ditetapkan pemerintah. 

"Jangan ada lagi harga gabah dibawah Rp5400 di tingkat petani, saya minta tolong tengkulak jangan untung sendiri, kasihan petani. Karena itu 2 hari lagi Bulog juga harus siap serap gabah sesuai dengan HPP,” ujar Wamentan Sudaryono saat meninjau panen raya petani di Desa Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

 Mas Dar mengatakan, bahwa harga gabah sesuai HPP yang telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto adalah sebesar Rp.6500/kg.

Mas Dar pun menjelaskan, kebijakan HPP gabah ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi harga dasar gabah dan beras di tingkat petani. Kebijakan ini juga menjadi instrumen untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri.

“Pembelian sesuai HPP itu perlu dilakukan agar petaninya sejahtera dan supaya petaninya untung. Kalau untung, mereka semangat dan kalau semangat, menanamnya juga semangat. Maka panenya banyak. Kalau panenya banyak, gak perlu impor lagi. Kalau gak impor, makin semangat menanamnya lagi. Maka ini ngulung terus, gitu, Pak ya. Jadi, saya minta itu yang pertama,” tegas Mas Dar.

Lebih lanjut Mas Dar mengatakan, Presiden Prabowo telah memberi perhatian khusus kepada para petani agar semakin bersemangat dalam memproduksi produk pertaniannya. Dan nantinya, tugas negara yang akan menyerap hasil panen para petani. 

 “Dan saya sampaikan di sini, ini sekarang tanggal 13, Pak. Tanggal 15, itu Bulog sudah dikirim surat perintah untuk tanggal 15, sudah mulai menyerap gabah rakyat. Harganya Rp6.500. Maka, Bapak-Ibu semua petani, tolong dielus-elus, dirawat-rawat ini padinya, ya. Ini sudah menguning, sudah siap panen sepertinya. Nah, silakan nanti dipanen dengan baik,” kata Mas Dar.

 Mas Dar menambahkan, “tapi jangan juga jadi kompeni baru, ya. Atau tengkulak-tengkulak baru, jangan jadi kompeni baru dengan memeras rakyat. Presidenya sudah Pak Prabowo, nggak boleh lagi rakyat susah, itu nggak boleh lagi.”

Mengenai hal ini, Mas Dar menyayangkan harga gabah di Sumatera Selatan merupakan yang paling anjlok jika dibandingkan Provinsi lain. Untuk itu, diharapkan Bulog segera turun tangan membantu para petani yang sudah berjuang meningkatkan produksi.

“Yang penting sekali adalah disaat panen raya tidak boleh harga jatuh. Tapi dari semua provinsi se-Indonesia, harga gabah yang pembelian HPP yang paling rendah, ini Sumatera Selatan. Padahal HPP yang ditentukan sama presiden itu Rp6.500. Mohon izin Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres segera panggil tengkulaknya. Tidak boleh harganya anjlok,” jelas Mas Dar.

Mas Dar mengungkapkan, bahwa penurunan harga gabah sampai Rp 5000/kg harus segera direspon oleh seluruh pihak yang berwenang. Ia tidak ingin, para tengkulak menghalangi cita-cita negara untuk mensejahterakan para petani. 

“Harus diteliti kenapa harga turun, harus ada respon. Kenapa, karena kalau turun Rp 5000/kg kan sayang kita sudah kerja, tentara sudah turun,npolisi sudah turun masa harganya Rp5000/kg,” ungkap Mas Dar.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengucapkan, “kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Harga gabah kini dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500/kg, sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp5.500/kg. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia.”

Selain penyesuaian HPP, Presiden juga memastikan peningkatan dukungan anggaran untuk sektor pertanian. Kuota pupuk subsidi dinaikkan hingga dua kali lipat, dengan total anggaran pupuk mencapai Rp46,8 triliun. Di samping itu, anggaran untuk sistem irigasi juga mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi sebesar Rp12 triliun.