NERACA

Jakarta - Sebagai bagian dari upaya mendorong sinergi lintas sektor dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem jaminan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data, Direktorat Kependudukan dan Jaminan
Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkolaborasi dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menggelar Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial pada 17 Desember 2024 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

Mengangkat tema “Membawa Penelitian ke dalam Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia”, forum ini bertujuan mendukung penyempurnaan penyusunan rancangan awal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Reformasi
Jaminan Sosial. Forum ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan di penghujung proyek
Social Protection Programme (SPP) yang akan berakhir pada Desember 2024.

Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial memaparkan sembilan
hasil kajian terkait jaminan sosial yang dilakukan oleh Bappenas dan GIZ Indonesia, bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian, serta menghadirkan panel diskusi untuk mengumpulkan masukan-masukan berharga dari para ahli jaminan sosial dan pemangku kepentingan sebagai landasan dan rekomendasi dalam penyusunan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Kegiatan ini diikuti berbagai kementerian dan lembaga lintas sektor; mitra-mitra pembangunan baik nasional maupun internasional seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), World Bank, dan International Labor Organization (ILO); serta para akademisi dan pemerhati jaminan sosial di Indonesia.

Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan, reformasi jaminan sosial merupakan salah satu agenda strategis nasional dan menjadi langkah krusial dalam meningkatkan cakupan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari perubahan struktur demografi hingga keberlanjutan pendanaan program. Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian PPN/Bappenas bersama GIZ Indonesia di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Jerman melalui proyek Social Protection," katanya.

Programme telah menyusun sembilan kajian strategis berbasis data. Kajian-kajian ini
diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah reformasi jaminan sosial yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. "Kami berterima kasih utamanya kepada dukungan Pemerintah Jerman, serta para mitra pembangunan, tim peneliti dan para ahli yang turut berkontribusi dalam upaya ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Cholifihani memaparkan bahwa sembilan kajian strategis tersebut mencakup
analisis situasi demografi dan perlindungan sosial, analisis kesenjangan program jaminan
sosial, analisis kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran program jaminan sosial, evaluasi dan proyeksi kecukupan dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta analisis model aktuaria untuk JKK, JKM, dan JKP.

Selain itu, kajian juga meliputi tinjauan terhadap Perpres No. 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, pembagian kewenangan pelaksanaan Program Jaminan Sosial, penguatan dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait DJSN, serta transformasi program dan kelembagaan serta tinjauan dan harmonisasi regulasi yang menjadi pilar utama Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia.

Makhdonal Anwar, Commission Manager Social Protection Programme, GIZ Indonesia, mengatakan, “Kami bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, dalam mendukung reformasi jaminan sosial di Indonesia melalui proyek Social Protection
Programme.

"Di paruh tahun 2024, kami fokus melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya, termasuk menyusun kajian-kajian guna mendukung penguatan program jaminan sosial nasional. Kegiatan diseminasi kajian dan forum dialog ini merupakan puncak dari dukungan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia untuk
menyempurnakan arah rekomendasi strategis dalam menyusun regulasi terkait jaminan
sosial. Kami berharap sembilan kajian strategis yang dihasilkan dapat menjadi pondasi penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan sistem jaminan sosial di Indonesia," tukasnya.

Transformasi Jaminan Sosial di Indonesia

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia dengan dukungan SPP telah mencatat sejumlah pencapaian signifikan dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Salah satu tonggak utama adalah dukungan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sejak diluncurkan pada 2014, pengembangan Program JKN telah mencapai berbagai tonggak penting yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan cakupan peserta program jaminan sosial dan memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pencapaian-pencapaian tersebut di antaranya, integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Program JKN pada 2016 untuk menyatukan berbagai skema daerah
ke dalam satu sistem nasional guna memastikan manfaat yang setara bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Pada 2018, BPJS Kesehatan mulai menerapkan inovasi digital berupa sistem pendaftaran online, aplikasi mobile, dan perluasan opsi pembayaran melalui dompet digital dan jaringan ritel untuk memudahkan masyarakat mengakses JKN. Periode 2020 hingga 2023 menjadi momen signifikan dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN, hingga mencapai 98,42% dari total populasi pada September 2024.

Tantangan Reformasi Jaminan Sosial

Meski telah meraih berbagai pencapaian signifikan, reformasi jaminan sosial di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan yang disorot dalam Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial ini adalah perubahan struktur demografi di Indonesia, di mana terjadi pertumbuhan populasi lanjut usia yang menimbulkan kebutuhan akan sistem jaminan sosial yang komprehensif di masa depan.

Selain itu, masih ada ketimpangan dalam akses pelayanan dan manfaat jaminan sosial,
terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja informal, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas. Keberlanjutan sistem jaminan sosial juga bergantung pada partisipasi masyarakat, termasuk kesediaan dan kemampuan mereka untuk membayar
iuran secara konsisten.

Keseimbangan antara iuran dan manfaat juga menjadi tantangan penting untuk menjaga
kecukupan dan kesinambungan dana jaminan sosial ketenagakerjaan di masa depan. Untuk
itu, diperlukan akurasi perhitungan aktuaria yang cermat untuk memastikan manfaat
program Jaminan Sosial, seperti Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan kemampuan pembiayaan, serta
mendukung pengelolaan risiko dan perencanaan investasi dana jangka panjang.

Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan sistem jaminan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif, berkelanjutan, dan
adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Inilah yang melatarbelakangi penyusunan sembilan kajian strategis.

Kajian-kajian tersebut disusun dengan dukungan sembilan tim kajian dari delapan lembaga penelitian, yakni Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), The Reform Initiatives Indonesia (TRI Indonesia), International Center for Applied Finance and Economics Institut Pertanian Bogor (InterCAFE IPB), Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Universitas Gadjah Mada (Pusat KPMAK UGM), Tim Riset Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM, Center for Health Economics and Policy Studies UI (CHEPS UI), Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI), dan PT Strategic Development Group (PT SDG).

Tentang Social Protection Programme (SPP)

Sejak 2011, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas
telah menjalin kemitraan strategis di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah
Indonesia dan Jerman yang diimplementasikan oleh GIZ melalui Social Protection Programme (SPP). Proyek yang didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) ini bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan berbagai inovasi untuk memperkuat sistem jaminan sosial, yang mencakup dukungan keahlian teknis, penyusunan kajian-kajian strategis, dan pengembangan kapasitas.

SPP juga memfasilitasi proses di berbagai bidang, seperti Perlindungan Sosial Adaptif
(Adaptive Social Protection/ASP), program inklusi keuangan bagi kelompok rentan,
pengembangan akses pasar tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, serta reformasi
aktuaria jaminan sosial untuk meningkatkan manfaat dan cakupan program jaminan sosial.
Proyek yang berada di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman ini dijadwalkan selesai pada Desember 2024.