NERACA

Sukabumi - Komitmen inclusive green growth, atau ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan, membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Seperti, akademisi sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan inovasi, investor sebagai mitra pendanaan strategis, pemerintah sebagai fasilitator melalui kebijakan yang mendukung, dan pelaku industri swasta sebagai pelaksana implementasi konkret di lapangan.

SCG, pemimpin bisnis regional dengan beragam unit bisnis di ASEAN, telah mengupayakan bisnis berbasis ESG yang dipersonalisasi kedalam prinsip ESG 4 Plus, mencakup mencakup upaya Net Zero, menciptakan produk hijau dan industri hijau (Go Green), menekan kesenjangan sosial (Reduce Inequality), dan merangkul kolaborasi (Embrace Collaboration). Sebagai bentuk perwujudan prinsip tersebut, SCG menggandeng berbagai pihak baik dari sektor swasta dan pemerintah, untuk mendiskusikan gagasan serta proyek-proyek kolaboratif, untuk mencapai inclusive green growth pada gelaran ESG Symposium 2024 di Jakarta, 19 November lalu.

Seperti halnya, yang pertama Pembangunan Kota Rendah Karbon (Low Carbon City) di Saraburi adalah pusat industri manufaktur besar di Thailand, termasuk industri semen, yang kini menjadi model inovasi ekosistem rendah karbon. Hingga saat ini, 1.605 pabrik beroperasi di wilayah tersebut dan menyumbang sekitar 67% dari total pendapatan negara. Proyek ini dipimpin langsung oleh Pemerintah Provinsi Saraburi, dengan dukungan Thailand Cement Manufacturer Associations (TCMA), termasuk SCG, Federasi Industri Thailand Provinsi Saraburi, tujuh kementrian Thailand, serta berbagai mitra global seperti World Economic Forum (WEF), dan pendanaan sebesar 200 juta Baht dari Green Fund Pemerintah Kanada.

Sustainable Development Director SCG, Nuttavut Intarode, mengatakan, untuk mencapai pembangunan rendah karbon, perlu penyelarasan antara tujuan nasional dengan praktik industri melalui rencana strategis. SCG telah menyusun rekomendasi strategis untuk mendukung percepatan implementasi pemerintah Thailand, sesuai dengan Thailand NDC Roadmap dan Net Zero Cement dan Concrete Roadmap.

"Hasilnya, Saraburi berhasil mengimplementasikan lima inisiatif utama sebagai kota rendah karbon. Yakni, transisi energi cepat, pengelolaan limbah bernilai, penguatan industri hijau, pengembangan pertanian rendah karbon, dan peningkatan ruang hijau," ujar Nuttavut dalam siaran persnya yang diterima Neraca, Selasa (17/12).

Ia menambahkan, salah satu inisiatif konkret, adalah penerapan cara bertani yang lebih tahan perubahan iklim, yaitu metode pertanian padi dengan sistem alternating wetting and drying (pengairan berselang) untuk menanam padi rendah karbon. Kolaborasi utama dalam proyek ini melibatkan Siam Kubota Corporation dan SCG, yang mendukung penelitian, penerapan teknologi, serta studi tentang cara memperoleh kredit karbon dari penerapan metode ini.

"Selain itu, kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk pertanian rendah karbon di Saraburi, juga terlibat dalam mendidik petani lokal mengadopsi teknik ini. Cara ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan, sekaligus mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan di area yang lebih luas dan pemanfaatan hutan untuk menyerap karbon," jelasnya.

Kemudian yang kedua Gotong royong bangun kota cerdas hijau masa depan Indonesia, IKN dibangun untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, dengan menghadirkan kota cerdas hijau (smart forest city) yang berkelanjutan. Dengan fokus untuk membangun smart forest city, IKN dirancang dengan optimalisasi potensi lahan, efisiensi energi, dan konservasi wilayah hijau, serta menargetkan 100% net zero emission pada tahun 2045. Pendekatan yang diterapkan di Saraburi dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi Indonesia yang juga dalam proses pengembangan IKN sebagai kota hijau berkelanjutan, mengedepankan konsep smart forest city dan mencapai net zero emissions.

Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi IKN, Lazuardi Nasution, menjelaskan, IKN mengalokasikan 25% wilayah untuk perkotaan, 10% untuk taman dan perkebunan, serta 65% untuk hutan tropis dan area hijau tambahan."Dalam prosesnya, pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan infrastruktur rendah karbon di IKN," ucapnya.

Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti PT Blue Bird Tbk untuk pengembangan transportasi hijau, seperti Bus Rapid Transit dan Taksi Listrik, untuk mendukung smart mobility di IKN, yang memaksimalkan penggunaan kendaraan umum dan kendaraan listrik. Pemerintah juga telah bekerjasama dengan PT PLN Nusantara Power untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan solar panel sebesar 50 MW. Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan kota hijau yang berkelanjutan.

Dan yang ketiga, mewujudkan pembangunan ekonomi rendah karbon untuk mendorong transisi hijau yang merata di seluruh pilar ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memfasilitasi sektor swasta dan UMKM melalui Net Zero Hub. Net Zero Hub adalah program yang mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia menuju ekonomi rendah karbon. Sejauh ini, lebih dari 80 perusahaan telah bergabung, dengan 40 perusahaan mengikuti pelatihan pengelolaan gas rumah kaca (GHG Bootcamp), dan 6 perusahaan berkomitmen pada Science-Based Targets initiatives (SBTi). KADIN juga berkolaborasi dengan ASEAN Net Zero Hub dan ASEAN Alliance on Carbon Market untuk memperluas inisiatif ini, melibatkan mitra dan anggota dari berbagai negara, untuk membagikan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik.

KADIN memberikan sektor swasta, termasuk UMKM, akses langsung ke solusi teknologi yang dapat mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi energi, yang sangat krusial dalam pencapaian target Indonesia menuju net zero emissions. Kolaborasi antar KADIN, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih hijau dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Country Director SCG di Indonesia,  Warit Jintanawan, menyatakan, pembangunan hijau yang inklusif atau inclusive green growth memerlukan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Melalui sinergi ini,  dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Proyek-proyek seperti Saraburi dan IKN Nusantara, memberikan gambaran nyata bagaimana sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dapat bersinergi dalam menciptakan pembangunan hijau yang inklusif. Dengan dukungan dari organisasi seperti Kadin, sektor swasta Indonesia, terutama UMKM, akan lebih mudah beradaptasi dengan langkah-langkah dekarbonisasi yang diperlukan untuk mencapai target nasional.

"Kolaborasi lintas sektor yang terjalin melalui berbagai inisiatif ini, merupakan kunci untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan terus mendorong kemitraan ini, Indonesia akan semakin dekat dengan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan," pungkasnya. Arya