NERACA
Jakarta - Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Issabella Wattimena menyatakan bahwa fokus pembangunan nasional mendatang yang tertera dalam Asta Cita pemerintah dapat menjadi peluang strategis bagi pengembangan industri keuangan.
Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya menggencarkan realisasi visi Asta Cita, terutama butir 4, 7, dan 8 terkait penguatan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan.
"Dari sasaran tersebut, kita dapat melihat arah fokus pembangunan nasional di masa depan. Hal ini seharusnya menjadi peluang strategis bagi sektor keuangan untuk berkontribusi secara signifikan dalam pencapaiannya, sambil tetap memprioritaskan pengelolaan risiko yang efektif," kata Sophia Issabella Wattimena.
Pengelolaan risiko yang efektif tersebut, katanya lagi, penting bagi para pelaku sektor jasa keuangan untuk mengantisipasi kemunculan risiko yang dapat mengganggu kestabilan bisnis perseroan. Ia menyatakan bahwa berdasarkan Global Risk Report 2024 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF), disinformasi, ketidakamanan siber, cuaca ekstrem, dan ketidakpastian geopolitik memberikan tekanan besar terhadap perekonomian dunia.
Temuan tersebut sejalan dengan laporan Institute of Internal Auditor (IIA) bertajuk 'Risk in Focus 2025' yang mengungkapkan bahwa keamanan siber, disrupsi digital, polarisasi sosial, perubahan iklim, dan konflik bersenjata antarnegara menjadi lima risiko teratas yang perlu menjadi perhatian para pelaku ekonomi dunia.
Dari sejumlah risiko tersebut, Sophia menyoroti dampak transformasi digital terhadap industri keuangan, karena dengan semakin cepatnya transformasi tersebut terjadi maka dapat membuka peluang untuk berinovasi, tapi juga membawa risiko keamanan siber. Ia menuturkan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat terdapat 7 juta data yang terekspose di dark web hingga September 2024. "Dari lebih dari 450 instansi yang terdampak, sekitar 3 persen di antaranya adalah dari sektor keuangan," ujarnya.
Selain risiko keamanan siber, Sophia juga mengingatkan adanya risiko perubahan iklim akibat belum konsistennya implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Ia menyampaikan bahwa menurut Sustainable Development Goals Report 2024 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), saat ini hanya 17 persen dari keseluruhan target SDGs yang memiliki progres sesuai rencana. "Hampir setengahnya (dari target tersebut) menunjukkan kemajuan minimal atau sedang, dan lebih dari sepertiga mengalami stagnasi atau kemunduran. Tentunya hal ini menunjukkan perlunya komitmen global yang lebih kuat terhadap investasi yang sifatnya berkelanjutan," katanya pula.
Pemerintah Ingin Penyaluran KPR FLPP Ditingkatkan NERACA Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap meningkatkan target Program Penyaluran…
Meningkat 228%, Jasindo Catatkan Laba Rp38,39 Miliar NERACA Jakarta - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mencatat kinerja positif, hal ini…
OJK Finalisasi Surat Edaran Terkait Produk Asuransi Kesehatan NERACA Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas…
Pemerintah Ingin Penyaluran KPR FLPP Ditingkatkan NERACA Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap meningkatkan target Program Penyaluran…
Industri Keuangan Perlu Ambil Peluang dari Asta Cita NERACA Jakarta - Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa…
Meningkat 228%, Jasindo Catatkan Laba Rp38,39 Miliar NERACA Jakarta - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mencatat kinerja positif, hal ini…