Jakarta-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial yang tidak lagi berorientasi pada profit. Langkah ini salah satunya untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan yang dipercepat dari semula tahun 2028, menjadi 2027.  "Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi,” ujar Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/11).

NERACA

Menurut Zulhas, perubahan struktur Bulog menjadi di bawah Presiden sudah disepakati. Adapun hasil final terkait perubahan struktur Bulog akan dibahas lebih lanjut beberapa waktu mendatang.  “Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan bahaskan lagi minggu depan, terus maraton," ujarnya.

Meski demikian, dia menegaskan Bulog saat ini masih dijalankan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Masih (di bawah Kementerian BUMN). Belum resmi (menjadi lembaga non-komersial di bawah Presiden). Ini kan baru merapatkan konsep kami,” ujarnya.

Dalam keterangan terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, R. Wahyu Suparyono mengungkapkan bahwa perubahan struktur Bulog akan memungkinkannya lebih dekat ke petani, dan fokus pada stabilisasi harga pangan melalui dukungan APBN. "Nanti konsepnya itu kita dapat APBN, sebagai stabilisasi. Beli dari petani, beli dari petani gula, petani jagung,” tutur Wahyu.

Tetapi dia menambahkan, proses transformasi ini membutuhkan waktu. “Targetnya di 2025 kami masih menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN. Jadi kita sebagai operator tetap jalan,” ucapnya. “Tim transformasi nanti akan dibentuk dengan Keppres. Konsepnya sudah kita siapkan," ujar Wahyu.

Zulhas sebelumnya menyarankan agar Perusahaan Umum (Perum) Bulog tetap difokuskan sebagai badan stabilisasi pangan nasional. Menurut dia, langkah ini akan memperkuat peran Bulog sebagai entitas otonom yang berada di luar kendali Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Jadi saya menyarankan agar Bulog berfungsi sebagai badan stabilisasi pangan," ujarnya saat acara pelantikan pejabat di lingkungan Kemenko Bidang Pangan, belum lama ini.

Zulhas menekankan bahwa sejak awal pembentukannya, Bulog dirancang untuk menjadi lembaga stabilisasi pangan yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional, termasuk dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang-gudang Bulog.  “Dulu pemerintah sangat serius menyiapkan Bulog sebagai badan stabilisasi pangan. Gudangnya pun sudah sangat siap,” ujarnya.

Zulhas mengungkapkan bahwa Bulog masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi kapasitasnya. Dari total 1.800 gudang yang dimiliki Bulog, hanya sekitar 1.500 yang saat ini aktif beroperasi.

Dia berharap kapasitas ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di seluruh Indonesia. “Kita merawatnya cukup sulit. Dari 1.800 gudang, saat ini hanya sekitar 1.500 yang beroperasi,” tutur Zulhas.

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir mendukung ide ini dan menyatakan kesepakatannya apabila Bulog langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. “Saya juga mendengar bahwa Komisi DPR sedang membahas Bulog menjadi badan otonom di bawah presiden, dan saya setuju dengan gagasan ini,” ujarnya.

Erick menilai, perubahan ini akan mendukung program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo, serta memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terkait peraturan di bidang pangan, pada Kamis (21/11). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono. "Kita menyelesaikan rapat koordinasi pertama, di mana ada beberapa usulan mengenai Peraturan Presiden, (Perpres)" ujar Zulhas.

Menurut dia, usulan yang dimaksud terkait perubahan Perpres tentang neraca komoditas, Perpres penyaluran pupuk subsidi, Perpres perubahan kewenangan Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, serta penyuluhan pertanian. "Nah tadi memang tidak mudah ternyata ada Undang-Undang, ada aturan otonomi daerah dan lain-lain, sehingga baru tadi kita selesaikan," kata Zulhas.

Rapat tersebut menghasilkan 4 kesepakatan yaitu kewenangan neraca komoditas yang kini tidak hanya masuk dalam lingkup kerja Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, tetapi juga masuk dalam Badan Pangan Nasional.

Kesepakatan kedua, adalah terkait penyaluran pupuk yang akan diharmonisasi dan memangkas beberapa syarat. “Dulu ada banyak SK dari Bupati, Gubernur, hingga SK dari Menteri Perdagangan. Sekarang dipangkas langsung cukup SK Mentan. Mentan tugaskan PT Pupuk Indonesia langsung ke penyalur atau ke kios, atau Gapoktan. Tinggal mana yang sudah siap," tegas Zulhas.

Selanjutnya, ada kesepakatan mengenai transformasi kelembagaan Perum Bulog. Menurut Zulhas fungsi Bulog harus dikembalikan untuk mencapai swasembada pangan. Namun Zulhas menyebut, kepastian mengenai perubahan kelembagaan Bulog masih dibahas lebih lanjut dalam beberapa waktu mendatang. "Sudah disepakati tadi yang penting lembaganya akan ada perubahan nanti seperti apa, kita bahaskan lagi minggu depan Marathon," ujarnya.

Keempat, adalah mengenai penyaluran subsidi pupuk, di mana penyalurannya akan diubah dalam bentuk volume. "Kita putuskan volumenya 9,55 juta ton. Kalau uang kurang menyesuaikan," tutur Zulhas.

Aturan Impor Susu

Sebelumnya, Zulhas menegaskan industri pengolah susu (IPS) tak bisa sembarangan mengimpor susu. Produksi lokal harus lebih dulu dimanfaatkan. Dia turut meminta Kementerian Perdagangan untuk mengkaji ulang dan memperketat aturan impor susu. Langkah ini diambil merespons protes dari peternak susu di Boyolali yang membuang susu karena ditolak IPS.

“Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang baru impor,” ujar Menko Zulkifli Hasan, mengutip keterangan resmi, Sabtu (16/11).

Dia juga meminta penyerapan susu produksi peternak lokal sebagai syarat bagi Industri untuk impor susu. Dengan begitu, peternak lokal punya kepastian penyerapan dari industri. “Sedang kita godok dengan Kemendag. Nanti itu yang boleh (impor) itu tidak semuanya. Yang boleh impor susu ya pelaku industri yang terlebih dulu menyerap susu hasil peternak lokal sehingga tidak terjadi lagi apa yang di Boyolali,” tegas Zulhas.

Dia menegaskan kembali, kualitas susu produksi lokal tak kalah dengan susu impor. Jika ternyata tak sesuai standar, dia meminta industri melalukan pembinaan peternak lokal. “Kalau (soal) kualitas tidak layak peternaknya dibimbing dong, ya kan,” ujarnya. bari/mohar/fba