NERACA
Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengajukan tambahan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,25 triliun untuk menghadirkan program-program yang mampu mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata Indonesia.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2024), mengatakan berdasarkan pada masa pemerintahan sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) telah ditetapkan menerima pagu anggaran Rp1.768.347.951.000 untuk tahun 2025. Namun, dengan adanya pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), maka nilai anggaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian dialokasikan ke Kemenpar dan Kemenekraf dengan rincian senilai Rp1.488.741.453.000 untuk Kemenpar dan Rp279.606.458.000 untuk Kemenekraf.
Melihat angka ini, Widiyanti menganggap perlu ada tambahan anggaran agar Kemenpar bisa melaksanakan program-program secara optimal. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2.254.706.954.000.
"Menimbang penurunan pagu anggaran 2024 ke 2025 yang cukup signifikan, saat ini kami sedang merencanakan usulan tambahan pagu anggaran 2025 sebesar Rp2.254.706.954.000. Mohon berkenan dukungan bapak/ibu pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI atas usulan penambahan anggaran tersebut," kata Widiyanti.
Lebih lanjut, Widiyanti menjelaskan beberapa capaian triwulan III tahun 2024, program quick wins, program strategis, hingga target-target yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025.
Widiyanti juga mengungkapkan, tambahan pagu anggaran ini sangat diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, serta dalam upaya untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. "Hal ini sebagaimana yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di mana pariwisata menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia dan Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata berkelas dunia," ungkap Widiyanti.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, selaku pimpinan rapat mengatakan pihaknya mendukung pengajuan tambahan anggaran yang dikemukakan oleh Kemenpar dan segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk membahas usulan tersebut.
“Komisi VII DPR RI juga mendorong agar Kementerian Pariwisata menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana ditargetkan pemerintah," kata Nunik, sapaan akrabnya.
Nunik menambahkan, pihaknya juga mendorong Kemenpar berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan sinergi tersebut, anggaran yang terbatas di tingkat pusat dapat dioptimalkan untuk mengembangkan potensi wisata daerah.
“Saya usulkan adanya pendamping desa wisata yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Memang anggarannya kecil, tetapi kami harapkan koordinasi juga dengan kementerian lain untuk memaksimalkan pengelolaan pariwisata daerah,” ujar Nunik.
Seperti diketahui, sepanjang tahun 2023 ada beberapa target yang berhasil dicapai Kemenparekraf. Di antaranya nilai devisa pariwisata yang telah mencapai US$14 miliar dari target US$7,08-9,99 miliar, kontribusi sektor parekraf terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 3,9 persen, dan nilai tambah ekonomi kreatif yang mencapai Rp1.414,77 triliun.
Sebelumnya, realisasi belanja Kemenparekraf/Baparekraf TA 2023 per 12 November 2023 sudah mencapai 73,43 persen atau sebesar Rp2.515.626.643.120 dari total pagu sebesar Rp3.425.659.966.000. Adapun realisasi program prioritas nasional 2023 per-12 November 2023 adalah sebesar Rp1.230.066.759.673 atau 70,57 persen dari total pagu prioritas nasional sebesar Rp1.743.009.930.000.
Lalu nilai ekspor produk ekonomi kreatif (ekraf) mencapai USD 11,82 miliar dan nilai tambah ekraf Rp691,75 triliun. Lalu, peringkat TTDI (Travel and Tourism Development Index) per tanggal 14 November berada posisi 32. Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan posisi ini akan merangkak naik hingga tembus 30 besar.
NERACA Balikpapan – Pada tahun 2023, pendapatan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit mencapai Rp205,5 miliar. Dari total…
NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat jumlah produksi hasil perikanan hingga Oktober 2024 sebanyak 10,24 juta ton. Jumlah…
NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) kinerja ekspor kumulatif Indonesia, periode Januari—Oktober 2024 mencatatkan nilai yang melampaui periode yang sama…
NERACA Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengajukan tambahan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,25 triliun untuk menghadirkan program-program yang mampu…
NERACA Balikpapan – Pada tahun 2023, pendapatan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit mencapai Rp205,5 miliar. Dari total…
NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat jumlah produksi hasil perikanan hingga Oktober 2024 sebanyak 10,24 juta ton. Jumlah…