NERACA

Jakarta – Upaya pemerintah menyelamatkan PT Indofarma Tbk. (INAF) dari kebangkrutan, salah satunya adalah dengan mejual aset yang ada. Berangkat dari hal tersebut, emiten farmasi plat merah ini bakal menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk meminta restu penjualan aset bernilai material. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Rencananya, RUPSLB akan dilaksanakan pada 12 Desember 2024 pukul 13.00 WIB. RUPSLB itu hanya memiliki satu mata acara, yaitu, persetujuan atas rencana penjualan aset perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih INAF. Hal itu sesuai dengan kewajiban pemenuhan ketentuan Pasal 12 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengalihan atas aset perseroan yang memiliki nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih perseroan baik melalui satu transaksi atau lebih diperlukan persetujuan RUPS.

Perseroan mengungkapkan, rencana penjualan aset perseroan ini sebagai tindak lanjut atas perjanjian perdamaian. Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) pernah bilang, komitmen pemerintah menyelamatkan Indofarma akan dilakukan dengan penjualan aset-aset yang tersisa dan salah satunya untuk menyelesaikan isu kepegawaian."Untuk pegawai, kita menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian agar semakin efisien ke depan,"katanya.

Asal tahu saja, total gaji pegawai yang harus diselesaikan oleh Indofarma adalah sebesar Rp95 miliar. Penjualan sisa aset Indofarma tersebut, lanjut Tiko, diharapkan dapat melunasi seluruh tunggakan pembayaran gaji."Mereka sudah mengalokasikan aset, yang jumlahnya sangat memadai, dibantu oleh Holding Biofarma. Bertahap aset ini akan diselesaikan oleh Holding, dibeli, untuk kemudian digunakan untuk penyelesaian karyawan, bertahap," ujar Tiko.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN berencana mengubah model bisnis Indofarma. Ke depan, Indofarma tidak lagi menyediakan produk, tetapi mengerjakan pesanan dari perusahaan induk PT Biofarma (Persero)."Kami merencanakan Indofarma ini akan menjadi perusahaan yang istilahnya made to order, maklon, jadi ada pesanan dari Biofarma dan melakukan efisiensi," ucapnya.

Saat ini, kasus fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan Indofarma tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, Indofarma juga baru saja menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sementara Menteri BUMN, Erick Thohir berkomitmen melakukan program bersih-bersih. Salah satu terobosannya adalah pemberian skema bonus secara bertahap sebanyak tiga kali kepada direksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk mendapatkan bonus."Supaya jangan sampai direksi ini ada godaan untuk mengkamuflase buku keuangan sehingga dia bisa menarik hal-hal yang tidak diinginkan padahal tanggung jawabannya tidak selesai, ya dia selesai," katanya.

Kementerian BUMN sendiri memiliki audit tahunan dan audit investigasi. Erick bersama tim Kementerian BUMN tak jarang mendalami adanya dugaan fraud pada tubuh BUMN. Sebelumnya, Serikat Pekerja PT Indofarma (Persero) Tbk ternyata telah memberi peringatan atas kemungkinan fraud di perseroan sejak 2021 lalu.

Namun, pihak holding yaitu PT Bio Farma (Persero) dinilai lamban dalam menindaklanjuti sehingga permasalahan terlanjur meluas. Ketua Biro Konseling & Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqon menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan keresahan atas kelangsungan perusahaan farmasi pelat merah ini ke seluruh pihak, termasuk kementerian BUMN.