Jakarta-Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pemerintah daerah fokus mengintervensi harga beras. Upaya ini dinilai penting, terutama di wilayah yang harga berasnya telah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

NERACA

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan bahwa hasil pemetaan menunjukkan sejumlah daerah dengan harga beras yang lebih tinggi dari HET, termasuk Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Sumatera.

“Optimalisasi penyaluran beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan)      di pasar tradisional sangat penting. Mayoritas masyarakat berbelanja di pasar, jadi intervensi ini dapat langsung dirasakan,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Rabu (12/11).

Di sisi lain, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin stok dan harga beras aman terkendali pada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). 

Menurut dia, stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan berada di kisaran 2 juta ton lebih. Pemerintah siap menggelontorkannya sebagai antisipasi jika harga beras selama Nataru nanti melonjak. 

"Nataru seperti biasa, stok cukup dan enggak perlu khawatir, 2 juta lebih (ton) jadi enggak perlu khawatir. Nanti kalau harganya naik, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) kita kucurkan," ujarnya di Jakarta, pekan ini.

Dalam upaya ini, Bapanas menyelenggarakan Rapat Koordinasi SPHP Beras bersama kepala dinas dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota serta Perum Bulog untuk membahas strategi penyaluran beras SPHP di seluruh Indonesia.

Bapanas mencatat 101 daerah yang harga berasnya masih di atas HET, dengan Papua menjadi wilayah yang paling terdampak. Untuk mengatasi hal ini, Bapanas menginstruksikan pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk mempercepat distribusi beras SPHP ke pasar-pasar utama agar harga tetap stabil.

Selain itu, Bapanas mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerah-daerah, sebagai langkah konkret untuk menyediakan beras terjangkau bagi masyarakat. GPM diharapkan mampu menjaga harga beras tetap stabil, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru, sehingga dapat menekan laju inflasi akibat kenaikan harga pangan.

Bapanas juga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kios pangan di berbagai wilayah sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga sesuai HET.

Dengan memperbanyak kios pangan di pasar, distribusi beras diharapkan menjangkau lebih banyak konsumen dengan harga yang terjangkau.

Astawa menekankan pentingnya monitoring harga beras secara rutin. “Pemantauan ini sangat krusial untuk mengetahui perkembangan distribusi dan memastikan harga tetap sesuai HET, sehingga tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan ke masyarakat melalui subsidi dengan harga yang sesuai HET. Penyaluran beras SPHP tahun 2024 dilakukan merata di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam bentuk curah maupun kemasan 5 kg, dengan harga yang bervariasi sesuai zona.

• Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi) – Rp10.900 per kg
• Zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan) – Rp11.500 per kg
• Zona 3 (Maluku dan Papua) – Rp11.800 per kg

Dengan kolaborasi pemerintah daerah dan Bulog, Bapanas optimis bahwa intervensi ini mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras SPHP hingga tingkat pedesaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan menjaga daya beli masyarakat di seluruh Indonesia.

Tidak Ada Impor Beras

Di sisi lain, Zulhas juga memastikan tak akan ada kebijakan penambahan impor beras baru hingga akhir 2024. Meskipun ada risiko penurunan tingkat produksi beras di dalam negeri (shortage) pada Januari-Februari 2025.

Sebab menurut perhitungannya, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog sudah mencukupi. Terlebih masih ada sisa sekitar 850 ribu ton beras impor dari kuota 3,6 juta ton kontrak pada 2024.

"Tapi tidak usah khawatir, stok kita di Bulog terakhir 2 juta ton. Sampai nanti akhir Desember memang tidak bisa masuk semua sisa impor kemarin. Kita impor 3 juta ton lebih itu, ada yang belum bisa masuk tahun ini. Jadi masih ada sisa," ujarnya.  

Dari impor beras tersisa 850 ribu ton, Zulhas target lebih dari separuhnya sudah bisa masuk ke Indonesia pada akhir tahun ini. "Yang 500 ribu (ton) diusahakan sampai Desember (2024, masuk). Jadi sisanya sedikit kan? (350 ribu ton) akan dilanjutkan tahun depan," ujarnya.  

 Zulhas menyampaikan bahwa kunci mencapai swasembada pangan pada 2028 adalah dengan memperbaiki seluruh aspek, mulai dari hulu hingga hilir.

“Ya, semua harus diperbaiki. Benihnya diperbaiki, irigasinya diperbaiki, (alokasi) pupuk subsidi sudah ditingkatkan, dari 4,5 juta ton menjadi lebih dari 9 juta ton. Semua harus kita benahi jika ingin hasil optimal,” kata Zulhas saat meninjau lahan padi PT Sang Hyang Seri, di Desa Sukamandi, Subang, beberapa waktu sebelumnya.

Selain itu, untuk mencapai swasembada pangan dibutuhkan sinergi antar-kementerian dan lembaga terkait. Zulhas juga mengapresiasi Kementerian Pertanian yang telah menjalankan program cetak sawah, yang menurutnya berperan penting dalam mempercepat swasembada pangan.

“Tentu kita butuh upaya lebih besar lagi. Pak Mentan (Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman) sudah luar biasa, membuka lahan sawah di Merauke dan Kalimantan Tengah. Jadi, dari berbagai lini kita perbaiki, agar dalam waktu dekat bisa swasembada,” ujarnya.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi di sektor pertanian menjadi elemen penting. Semakin banyak inovasi teknologi yang diterapkan, semakin tinggi pula potensi peningkatan produksi pangan dalam negeri.

“Tentu saja inovasi teknologi harus didorong. Kalau pakai arit, food loss-nya bisa mencapai 10-15 persen, sedangkan dengan combine harvester (food loss) bisa di bawah 5 persen. Bayangkan, bisa hilang 10 persen jika tidak pakai alat. Jadi, alat seperti drone sangat penting,” ujarnya.

Zulhas menambahkan bahwa Indonesia bisa mencontoh Korea Selatan yang telah memanfaatkan teknologi greenhouse untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.

“Di Korea, mereka sudah pakai teknik green house, sehingga tidak tergantung musim atau sinar matahari—cukup menggunakan lampu. Memang inovasi teknologi harus ada,” ujarnya.

Pada bagian lain, Zulhas menyarankan agar Perusahaan Umum (Perum) Bulog tetap difokuskan sebagai badan stabilisasi pangan nasional. Menurut dia. langkah ini akan memperkuat peran Bulog sebagai entitas otonom yang berada di luar kendali Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)."Jadi saya menyarankan agar Bulog berfungsi sebagai badan stabilisasi pangan," ujarnya.

Zulhas menekankan bahwa sejak awal pembentukannya, Bulog dirancang untuk menjadi lembaga stabilisasi pangan yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional, termasuk dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang-gudang Bulog. “Dulu pemerintah sangat serius menyiapkan Bulog sebagai badan stabilisasi pangan. Gudangnya pun sudah sangat siap,” ujarnya.

Meski demikian, Zulhas mengungkapkan bahwa Bulog masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi kapasitasnya. Dari total 1.800 gudang yang dimiliki Bulog, hanya sekitar 1.500 yang saat ini aktif beroperasi.

Dia berharap kapasitas ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di seluruh Indonesia. “Kita merawatnya cukup sulit. Dari 1.800 gudang, saat ini hanya sekitar 1.500 yang beroperasi,” ujarnya. bari/mohar/fba