Jakarta-Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan target swasembada pangan paling lambat pada 2028. Orkestrasinya dipegang oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dikepalai oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

NERACA

Menurut Zulhas, kemandirian pangan tak hanya menyangkut soal swasembada beras, tapi juga komoditas lain semisal jagung hingga tebu. Menurutnya, target mencapai itu paling lambat di 2028 jadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar.

"Kenapa (Kemenko Pangan) dibentuk, karena ini jadi prioritas utama Prabowo-Gibran. Yang berulang ulang (disampaikan) baik dalam visi misi, pelantikan di MPR, maupun di berbagai kesempatan. Swasembada pangan tidak boleh ditawar tawar," tegasnya dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/11).

"Selamat lambatnya 2028 kita harus swasembada pangan. Bukan hanya beras saja, tapi pangan lain. Artinya ada beras, jagung, tebu, dan lain-lain," dia menambahkan.

Oleh karena itu,  Zulhas meminta jajarannya di Kemenko Pangan agar mau bekerja keras dalam menjalankan amanat swasembada tersebut. Meskipun ini merupakan instansi baru yang juga banyak diisi oleh sosok-sosok dari lintas kementerian/lembaga.

"Ini menjadi program yang sangat strategis, penting, dan prioritas utama, semua dimulai dari baru. Tapi tidak ada tempat bagi pejuang untuk ngeluh. Dengan keterbatasan yang ada biasanya akan lahir kreativitas," ujarnya.

Oleh karenanya, dia mendorong Kemenko Pangan harus terus bergerak cepat. Di sisi lain, Zulhas tak ingin anak buahnya menyerah dengan keterbatasan yang ada. "Saya menantang saudara-saudara bekerja keras, memacu dengan keterbatasan yang ada. Saya percaya, dalam keadaan seperti ini akan muncul kecerdasan saudara. Biasanya kalau kepepet akan muncul ide brilian, tenaga yang ekstra," tutur dia.

Zulhas juga menjamin stok dan harga beras aman terkendali pada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Menurut dia, stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan berada di kisaran 2 juta ton lebih. Pemerintah siap menggelontorkannya sebagai antisipasi jika harga beras selama Nataru nanti melonjak.

"Nataru seperti biasa, stok cukup dan enggak perlu khawatir, 2 juta lebih (ton) jadi enggak perlu khawatir. Nanti kalau harganya naik, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) kita kucurkan," ujarnya.

Di sisi lain, Zulhas juga memastikan tak akan ada kebijakan penambahan impor beras baru hingga akhir 2024. Meskipun ada risiko penurunan tingkat produksi beras di dalam negeri (shortage) pada Januari-Februari 2025.

Sebab menurut perhitungannya, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog sudah mencukupi. Terlebih masih ada sisa sekitar 850 ribu ton beras impor dari kuota 3,6 juta ton kontrak pada 2024.

"Tapi tidak usah khawatir, stok kita di Bulog terakhir 2 juta ton. Sampai nanti akhir Desember memang tidak bisa masuk semua sisa impor kemarin. Kita impor 3 juta ton lebih itu, ada yang belum bisa masuk tahun ini. Jadi masih ada sisa," ujarnya.  

Dari impor beras tersisa 850 ribu ton, Zulhas target lebih dari separuhnya sudah bisa masuk ke Indonesia pada akhir tahun ini. "Yang 500 ribu (ton) diusahakan sampai Desember (2024, masuk). Jadi sisanya sedikit kan? (350 ribu ton) akan dilanjutkan tahun depan," tutur dia.  

Walaupun, dia tak memungkiri jika Indonesia akan mengalami defisit neraca produksi-konsumsi beras pada Januari-Februari 2025. Namun, Zulhas tidak cemas lantaran tingkat produksi beras akan kembali meroket di bulan-bulan setelahnya.

"Selalu kalau Januari-Februari itu puncaknya shortage. Biasanya bisa 2,5 juta (ton), bisa 1-1,5 juta (ton). Tapi Maret, itu surplus, banyak. Jadi kalau Januari-Februari 2,5 (juta ton), Maret-April-Mei itu produksi bisa 3,5 juta (ton) lebih," ujarnya.  

Sehingga, dia buka kemungkinan pemerintah tak akan membuka pintu impor beras pada 2025 mendatang. Selama neraca produksi-konsumsi tidak minus. "Oleh karena itu, kalau stok kita banyak, cukup, kemungkinan tahun depan kita usahakan bisa tidak impor. Kalau pun (harus), sedikit aja," tutur dia.

Koordinasi PU dan Kementan

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani nota kesepahaman (MoU), menyepakati kerjasama dalam mensukseskan program swasembada pangan.

Sebelumnya Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi formal dengan Kementan, setelah melalui koordinasi informal beberapa kali. "Basically, kami dari Kementerian PU akan men-support penuh apapun yang menjadi target Kementerian Pertanian. Sekaligus menjadi target besar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, yaitu swasembada pangan di 5 tahun mendatang. Kami men-support, tapi yang menjadi leading sector adalah Kementerian Pertanian," kata Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11).

Bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PU menargetkan 1 juta ha lahan sawah dapat dialiri oleh jaringan irigasi. Sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan meningkatkan produksi pertanian. 

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Kementerian PU juga telah membangun infrastruktur yang meningkatkan keandalan penyediaan air irigasi melalui pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi.

"Setelah ini, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian akan berkolaborasi untuk melakukan koordinasi. Sehingga, mulai dari hari ini kita bisa bekerja bersama demi mewujudkan percepatan swasembada pangan nasional," ujar Dody.

Sementara Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan, 1 juta ha lahan terintegrasi air bakal menghasilkan produksi padi hingga 5 juta ton. "Jadi, sekarang kami akan membentuk satu tim untuk menjalankan visi Presiden, yaitu swasembada pangan dalam waktu singkat. Targetnya, dalam 4 tahun tapi mudah-mudahan dapat dicapai dalam waktu singkat," ujar Amran.

Di sisi lain, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengutarakan, pihaknya siap mendukung program-program yang mendukung terwujudnya swasembada pangan. Salah satunya dengan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.

"Dalam hal ini, Kementerian PU siap mendukung di bidang irigasinya. Mungkin saat ini ada kewenangan masing-masing, namun kami sepakat akan jalan bersama-sama dan bersinergi untuk mendukung percepatan swasembada pangan," kata Diana seperti dikutip Liputan6.com.

Pada bagian lain, Dirjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia menerangkan, Kementerian PU telah menghitung luas lahan yang telah ada dan dapat dioptimalisasi bersama-sama dengan Kementerian Pertanian.

Hingga akhir 2024, Kementerian PU akan menyelesaikan 53 bendungan. Sementara, 45 bendungan yang telah selesai mampu memberikan kontribusi layanan air irigasi seluas 352.712 ha, yang berpotensi menambah luas tanam seluas 222.717 ha. Serta, meningkatkan ekstensifikasi pertanian seluas 83.290 ha.

"Di seluruh Indonesia ada 187 bendungan (eksisting), terdapat penambahan luas tanam melalui Optimalisasi IP seluas 8.993 Ha. Setelah ditambah 53 bendungan sampai akhir 2024, sebanyak 14 bendungan memiliki manfaat selain irigasi," ujar Bob.

"Sehingga, jumlah bendungan yang memiliki manfaat irigasi sebanyak 218 bendungan dengan luas potensial 1.113.792 ha, dan sudah ditanami. Jumlah tersebut dapat diintensifikasi dengan menaikkan Indeks Pertanaman (IP)-nya. Maka untuk tahun depan kita dapat optimalisasi hingga 231.710 ha," tutur dia. bari/mohar/fba