NERACA

Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyatakan, penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berbasis akrual menjadi langkah maju dalam pengelolaan keuangan negara yang semakin profesional dan terpercaya.

Pernyataan ini disampaikan saat memenuhi undangan dari Presiden General Court of Audit (GCA) Kerajaan Arab Saudi Hussam Bin Abdulmohsen Alangari untuk menjadi pembicara dalam seminar tahunan ke-19 GCA dengan tema Reviewing and Enhancing Public Finance Performance in The Principle of Accrual-Based Accounting di Riyadh, Arab Saudi.

"LKPP berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan pemerintah, mencatat pendapatan dan pengeluaran saat terjadi, bukan hanya pada saat pertukaran transaksi kas. Dengan pendekatan ini, aset dan kewajiban dapat diakui secara real-time, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta manajemen sumber daya publik yang lebih efektif," kata dia seperti dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Sejak diterapkan pada 2015, LKPP berbasis akrual disebut telah memperkuat disiplin fiskal serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih mandiri. Implementasi ini sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia, di mana BPK berperan penting dalam mengaudit dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Isma juga menguraikan tantangan yang dihadapi pada masa awal penerapan LKPP, di antaranya urgensi kerangka hukum komprehensif dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dia menekankan koordinasi antar lembaga dan penggunaan sistem teknologi informasi yang memadai menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas keuangan publik.

“Komitmen BPK dalam peningkatan kualitas LKPP bertujuan agar pengelolaan keuangan negara semakin transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. BPK berharap dengan LKPP yang andal dan akurat, pemerintah dapat lebih bijak dalam merencanakan anggaran, menentukan kebijakan fiskal, dan mencapai tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.