Oleh : Mayang Dwi Andaru, Pengamat UMKM

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai kekuatan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri. Pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 ini menilai UMKM memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi rakyat kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Langkah konkret yang diambil Presiden Prabowo tersebut bertujuan untuk memperkuat daya saing UMKM serta membuka peluang mereka untuk naik kelas menjadi sektor ekonomi yang lebih kuat.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengapresiasi keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil melalui kebijakan pro-UMKM.

Ujang menilai, langkah Presiden Prabowo bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi sebagai upaya pembebasan ekonomi dari cengkeraman oligarki yang selama ini mempengaruhi distribusi sumber daya di Indonesia.

Menurutnya, ekonomi Indonesia terlalu lama didominasi oleh kelompok elite dan segelintir politisi, sehingga kebutuhan rakyat kecil sering kali terabaikan. Oleh karena itu, Ujang melihat upaya Presiden Prabowo sebagai bentuk keberanian untuk membalikkan keadaan dan memastikan agar kekayaan Indonesia lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Langkah ini mencerminkan visi besar pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, untuk memperjuangkan ekonomi yang benar-benar mandiri.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan di bawah arahan Presiden Prabowo, sektor UMKM diharapkan mampu naik kelas melalui peningkatan daya saing dan kolaborasi antara sektor usaha kecil, menengah, dan besar.

Presiden Prabowo memerintahkan agar kementeriannya membentuk rantai pasok (supply chain) yang lebih terintegrasi, sehingga UMKM bisa menjadi bagian dari ekosistem yang berkesinambungan. Pemerintah kini aktif menganalisis kendala yang menghambat pertumbuhan UMKM, termasuk masalah pendanaan yang menjadi salah satu faktor krusial.

Maman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga berkomitmen untuk menyediakan dukungan pendanaan yang lebih luas dan terjangkau bagi pelaku UMKM melalui kebijakan kredit dengan bunga ringan, yang diharapkan dapat membuka akses modal yang lebih inklusif.

Selain itu, kementerian tersebut kini merapatkan barisan dan melakukan konsolidasi struktural setelah pemisahan dari Kementerian Koperasi. Tujuannya adalah untuk memastikan agar kementerian tersebut dapat berfokus pada pengembangan UMKM dan mempercepat transisi kebijakan untuk mendukung peningkatan skala usaha kecil di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Maman memprioritaskan kolaborasi lintas sektor agar pengembangan UMKM dapat terealisasi secara lebih optimal.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, melihat sinergi antara Kementerian UMKM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai langkah penting dalam mendorong UMKM naik kelas.

Pemisahan Kementerian UMKM dari Kementerian Koperasi mencerminkan perhatian khusus pemerintah terhadap sektor ini dan menunjukkan bahwa UMKM kini mendapatkan fokus pengembangan yang lebih intensif. Siti menyatakan bahwa upaya tersebut akan memudahkan koordinasi dan memperkuat iklim usaha bagi para pelaku UMKM.

Siti juga menjelaskan bahwa data menunjukkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai lebih dari 60 persen dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja di dalam negeri.

Dengan jumlah UMKM yang mencapai sekitar 66 juta unit usaha, UMKM menjadi pilar utama perekonomian nasional. Ia juga mencatat, potensi besar ini harus diiringi dengan upaya peningkatan akses terhadap permodalan, legalitas usaha, serta inovasi dan pemasaran digital.

Keberhasilan UMKM dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut diyakini akan membawa sektor tersebut naik kelas dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus pada pengembangan pemasaran digital bagi UMKM, sebagai upaya untuk memperluas pangsa pasar produk lokal ke kancah yang lebih luas, termasuk pasar internasional.

Pendekatan tersebut diyakini mampu membantu UMKM menjangkau konsumen secara lebih efisien, terutama di era digital yang semakin kompetitif. Selain itu, dukungan dari berbagai kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada UMKM diharapkan akan semakin memperkuat daya saing produk lokal di tingkat domestik dan global.

Program pemerintah tersebut mencerminkan komitmen besar Presiden Prabowo dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan memberikan kesempatan kepada rakyat kecil untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah menunjukkan upaya nyata dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi rakyat kecil, tetapi juga untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat, serta sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, Presiden Prabowo Subianto yakin bahwa UMKM mampu naik kelas dan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh.

Melalui penguatan sektor UMKM, Presiden RI kedelapan tersebut menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil, mewujudkan kemandirian ekonomi, dan memastikan agar kesejahteraan bisa dirasakan secara merata di seluruh penjuru negeri.