NERACA

Jakarta - Dalam satu dekade terakhir, pembangunan di Papua telah mengalami percepatan yang signifikan berkat penerapan kebijakan strategis dan investasi yang menyasar berbagai sektor. Salah satu elemen penting dalam kemajuan ini adalah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diperkenalkan pada 2022, serta investasi lokal sebagai motor penggerak pembangunan.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPM/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti menyampaikan RIPPP menjadi landasan utama dalam membangun Papua yang sehat, cerdas, dan produktif dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Rencana ini diimplementasikan melalui berbagai tahap rencana aksi dengan melibatkan dana Otonomi Khusus (Otsus), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Rencana pembangunan di Papua kami rancang dalam beberapa tahap aksi yang lebih rinci dan terukur. Kami menyusun rencana aksi lima tahunan, salah satunya untuk periode 2025-2029 yang akan lebih detail dari rencana induk," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema '10 Tahun Membangun Papua Dengan Pendekatan Indonesia-Sentris', Senin (14/10).

Sebelumnya, Tri Dewi menyebutkan, kebijakan pembangunan Papua telah dirumuskan secara matang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak 2014. Dalam perjalanannya, pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur dasar, seperti jalan, bandara, dan pelabuhan, tetapi juga pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

"Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi, melalui RPJMN 5 tahun pertama, pembangunan dari pinggiran mulai ditekankan, dan ketimpangan yang dialami wilayah timur Indonesia, terutama Papua, menjadi tantangan besar yang kami upayakan untuk diselesaikan," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga sedang menyusun RPJMN 2024-2029 untuk 5 tahun ke depan. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program yang telah dicapai dalam 10 tahun terakhir dapat dilanjutkan pemerintahan berikutnya.

"Kami sedang berdiskusi dengan tim transisi untuk memastikan bahwa semua capaian pembangunan di Papua bisa dilanjutkan dan disesuaikan dengan kebutuhan baru, seperti investasi di sektor smelter, pupuk, dan pangan," tambahnya​.

Kemudian, salah satu aspek kunci dalam pengembangan ekonomi Papua adalah keterlibatan investasi lokal yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dukungan dari pemerintah dan berbagai kebijakan pro-investasi telah mendorong masuknya investasi ke wilayah ini, menjadikan Papua lebih terbuka terhadap pembangunan sektor industri, pertanian, dan infrastruktur.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Imam Soejoedi, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua tidak lepas dari peran aktif investasi lokal, yang telah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat​​. Menurut data BKPM, realisasi investasi di Papua dan wilayah Indonesia Timur terus mengalami peningkatan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014.

"Di awal pemerintahan, fokus kita adalah mempermudah perizinan dan menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Hasilnya, investasi di Papua terus tumbuh pesat," ujarnya.

Imam pun menyoroti perbandingan antara investasi yang semula didominasi oleh Pulau Jawa kini telah berbalik menjadi lebih tinggi di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam distribusi investasi yang lebih merata, dan Papua berhasil menarik perhatian investor karena peningkatan infrastruktur serta potensi sumber daya alamnya.

"Jika pada 2014, sekitar 57% investasi masih terpusat di Jawa, saat ini lebih dari 52% investasi berada di luar Jawa, dengan Papua menjadi salah satu fokus utama," jelasnya.

Melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan infrastruktur yang kuat, diharapkan dapat mengatasi ketertinggalan yang selama ini menjadi tantangan utama.

Pemekaran Provinsi

Pembangunan Papua juga dilakukan melalui pemekaran wilayah yang menjadi salah satu kebijakan strategis dan telah membawa perubahan besar bagi. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menjelaskan bahwa pemekaran provinsi di Papua telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemekaran wilayah ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan geografis, ketimpangan pembangunan, dan ketertinggalan di Papua​​.

"Papua memiliki tantangan geografis yang sangat besar, dengan banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Dengan pemekaran, pusat pemerintahan dan pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat, sehingga memudahkan akses terhadap berbagai layanan, mulai dari kesehatan hingga pendidikan," paparnya.

Selain meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pemekaran provinsi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua. Menurutnya, pemekaran telah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang memicu investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.