Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur tidak hanya melibatkan investor dan perusahaan besar, tetapi juga memberikan peluang signifikan bagi pengusaha lokal. Keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan IKN sangat penting, tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi pembangunan yang dilakukan.

Pengusaha lokal memegang peranan penting dalam ekosistem pembangunan IKN. Pertama, mereka dapat mempercepat proses pembangunan dengan pemahaman mendalam tentang kondisi lokal, regulasi, dan budaya setempat. Kedua, keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Ketiga, mereka dapat memperkuat keberlanjutan ekonomi dengan mengalirkan pendapatan dan investasi ke dalam komunitas lokal.

Selain itu, pengusaha lokal sering kali memiliki hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan sosial dan budaya yang mungkin timbul selama proses pembangunan. Ini tidak hanya membantu mengurangi gesekan sosial tetapi juga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap proyek IKN. Dengan mengintegrasikan pengusaha lokal ke dalam proyek besar, pemerintah dapat memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari pembangunan IKN dapat dirasakan oleh lebih banyak lapisan masyarakat.

Bahkan Presiden Jokowi mendukung peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan IKN. Presiden menekankan pentingnya peran  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur (Kaltim) serta pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kaltim tidak hanya sebagai subkontraktor, tetapi sebagai pemain utama dalam proyek ini.

Menurut Kadin Kaltim, terdapat potensi besar untuk pengembangan lahan pertanian di Penajam Paser Utara (PPU) yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan seluas sekitar 13 ribu hektar tersebut diharapkan dapat dikelola lebih baik untuk mendukung kebutuhan pangan IKN.

Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimudin menyebutkan bahwa pihaknya melakukan pendampingan terhadap 796 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal di IKN dalam menyambut peluang bisnis yang ada.

UMKM itu menjadi 'soko guru' (pilar atau penopang utama) ekonomi di IKN. Pihaknya telah mendampingi UMKM. Tahun ini (2024) ada 796 UMKM, tahun lalu (2023) ada 1.200 masyarakat yang sudah dilatih oleh pihaknya.

Karena itu, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung dan menjaga kestabilan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan agar mereka bisa menjadi pemain utama di Otorita IKN itu sendiri. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemberdayaan dilakukan bukan dengan pendekatan top-down, tetapi dengan melihat kebutuhan dan potensi masyarakat terlebih dahulu.

Pendampingan dilakukan di IKN hingga UMKM memiliki daya saing yang kuat di pasar, dengan fokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan potensi ekonomi lokal, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Ibu Kota Negara yang baru.

UMKM yang dibina di IKN sebagian besar berasal dari sektor kuliner, mencapai hampir 70 persen dari total UMKM di kawasan tersebut, menunjukkan fokus yang kuat pada pengembangan industri makanan dan minuman dalam upaya mendukung ekonomi lokal.

Meski demikian, tantangan terbesar adalah merubah pola pikir masyarakat dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi di IKN, karena perubahan ini membutuhkan adaptasi dan kesiapan dari semua pihak, baik warga lokal maupun yang akan pindah ke sana. OIKN juga melatih dan mempersiapkan masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk menghadapi transformasi besar yang akan terjadi di IKN, dengan memberikan pelatihan khusus dan pendampingan.

Keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan IKN sangat penting untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berhasil secara teknis tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang luas. Pemerintah telah menunjukkan dukungannya melalui berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk mengakomodasi pengusaha lokal, mengurangi hambatan, dan menyediakan insentif yang diperlukan.

Dengan melibatkan pengusaha lokal dalam pembangunan IKN, tidak hanya akan mempercepat proses pembangunan dan mengurangi biaya tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Dukungan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa IKN dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia.