Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam berbagai kesempatan, di mana Presiden menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah. Stabilitas pangan adalah hal yang krusial dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan gangguan rantai pasok.

Upaya menjaga stabilitas pangan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan produksi dalam negeri hingga memperkuat cadangan pangan nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian dengan memberikan dukungan bagi petani, seperti subsidi pupuk, bantuan alat-alat pertanian modern, serta pelatihan peningkatan keterampilan.

Langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan tentu tidak semudah membalik tangan, perlu ada dukungan dari seluruh unsur masyarakat, stakeholder terkait dari tingkat pusat hingga daerah. Mereka harus mampu mengambil peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kemandirian pangan bukan hanya sebagai simbol dan slogan dalam tiap-tiap rapat, dengan susunan kalimat yang manis, tetapi harus ada implementasi nyata dari seluruh pihak.

Langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan tentu menjadi satu harapan besar untuk bisa mencukupi segala kebutuhan pangan dalam negeri tanpa harus mengandalkan impor. Meskipun ada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan tentu pada volume yang realitis dalam mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.

Upaya pemerintah dalam membangun ketahanan pangan salah satu menciptakan lahan baru. Sebagai negara agraris, pertanian masih menjadi salah satu sektor utama untuk memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan mendapat asistensi dari Food Agricultural Organization (FAO). 

Presiden Joko Widodo menerima Penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu, di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 30 Agustus 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan komitmen Presiden Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tujuan FAO dalam mencapai ketahanan pangan.

Komitmen ini tentu tidak boleh berhenti, harus tetap berlangsung dan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya. Penghargaan adalah sebuah simbol, tetapi implementasi dilapangan harus tetap real. Pemerintahan baru memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan, karena menjaga stabilitas kebutuhan pangan adalah sesuatu hal mutlak menjadi tuntutan masyarakat Indonesia.  

Penghargaan ini diberikan kepada Presiden Jokowi atas upayanya memerangi kelaparan dan kemiskinan, serta memperkuat ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Penghargaan tersebut dinilai sebagai bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sektor pangan.

Menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, penghargaan ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, dengan pencapaian sempurna tanpa impor beras medium. Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja sama erat antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah.

Sinergi antara hulu dan hilir menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pangan yang kokoh, dengan fokus pada kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen pangan.

Indonesia telah menunjukkan kemampuan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. Di saat negara lain mengalami lonjakan inflasi yang signifikan, tingkat inflasi Indonesia terkendali dengan baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Juli 2024 berada di angka 2,13 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya yang mencapai 2,84 persen.

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, pemerintah juga tengah melakukan diversifikasi pangan. Pengembangan tanaman pangan alternatif seperti sorgum dan umbi-umbian sedang digencarkan untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Program reforma agraria juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pangan. Pemerintah telah mendistribusikan lahan kepada petani kecil untuk meningkatkan produktivitas mereka. Akses lahan yang lebih luas akan memungkinkan petani meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko kelangkaan pangan.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat. Setiap daerah didorong untuk mengembangkan potensi pangan lokal yang dapat mendukung kebutuhan pangan nasional. Pemerintah daerah diberi peran penting dalam mengawasi distribusi dan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing.

Upaya diversifikasi sumber pangan juga ditekankan dalam strategi pemerintah. Tidak hanya berfokus pada beras sebagai sumber utama, pemerintah juga mengembangkan produk lokal lainnya seperti jagung, singkong, dan kedelai untuk memperkuat ketahanan pangan.

Ketahanan pangan di Indonesia juga melibatkan sektor swasta. Pemerintah mendorong investasi di sektor pertanian dan teknologi pangan, baik oleh perusahaan dalam negeri maupun asing. Inovasi teknologi di bidang pertanian dianggap mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pangan.