NERACA

Jakarta – PT Pertamina (Persero) bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi. PKS ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebelumnya pada Juni 2024, sebagai upaya menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi. 

Penandatanganan dilakukan di Jakarta, oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, dengan disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menekankan penerapan ekonomi hijau dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai Net Zero Emission (NZE). Berdasarkan proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim mampu membawa Indonesia mencapai NZE tahun 2060 atau lebih cepat.

Karena itu, Vivi mengungkapkan, kemitraan strategis menjadi sangat penting, baik dalam perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. Penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat menjadi katalis pencapaian ketahanan energi Indonesia. “Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari Pertamina untuk kita sama-sama mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” jelas Vivi.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra mengungkapkan, sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas dapat mendorong perkembangan industri energi, yang  merupakan katalis pertumbuhan perekonomian Indonesia.

“Hal ini juga yang mendorong Pertamina, sebagai BUMN yang berperan untuk memenuhi ketahanan energi nasional. Pertamina harus bisa memastikan bahwa energi kita cukup tersedia, dari sisi availability. Selain itu masyarakat mempunyai akses (accessibility) dan keterjangkauan (affordability) yang cukup untuk mendapatkan energi tersebut. Serta, implementasi dari sisi keberlanjutan (sustainability),” terang Salyadi.

SVP Strategy & Investment Pertamina, Henricus Herwin menambahkan, transisi energi yang saat ini diterapkan oleh Pertamina dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menguatkan peningkatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi energi trilemma. Untuk itu, Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yakni mempertahankan dan meningkatkan bisnis eksisting untuk menjamin ketahanan energi nasional dan pada saat yang sama mengembangkan bisnis rendah karbon. 

Senada, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengakui bahwa sinergi  Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan Indonesia. Upaya ini mendukung pencapaian NZE Pemerintah Indonesia tahun 2060, terutama dengan kemitraan yang diharapkan akan mempercepat tercapainya target NZE tersebut. "Pertamina aktif melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pencapaian NZE. salah satunya melalui sinergi dengan berbagai institusi, termasuk dengan institusi pemerintah, swasta dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina ini akan berimplikasi pada ketahanan energi nasional, sekaligus berdampak positif bagi perubahan iklim," jelas Fadjar.

Lebih lanjut, bisnis minyak dan gas (migas) merupakan salah satu penopang utama upaya menjaga kedaulatan negara di bidang energi. Salah satu mata rantai bisnis migas adalah pengolahan minyak mentah menjadi produk-produk BBM dan Non BBM di kilang-kilang Pertamina. Untuk mendukung hal tersebut, Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) tengah melakukan upaya meningkatkan kapasitas produksi kilang.

Beberapa proyek peningkatan kapasitas yang telah dilakukan selama periode 2019 sampai dengan 2023 diantaranya proyek blue sky Cilacap pada Agustus 2019 yang meningkatkan kapasitas produksi dari 23 ribu barrel per hari menjadi 53 ribu barrel per hari. Proyek ini juga meningkatkan kualitas produk yang sebelumnya Euro II menjadi setara Euro IV.

Selain itu terdapat proyek RDMP Balongan Phase 1 pada Juni 2022. Pada proyek ini, kapasitas produksi Crude Distillation Unit (CDU) yang sebelumnya 125 ribu barrel per hari berhasil ditingkatkan menjadi 150 ribu barrel per hari.