NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Inggris telah menyepakati kerja sama strategis di bidang mineral kritis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Pembangunan Inggris Anneliese Dodds mewakili Kementerian Urusan Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris, menandatangani Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) bidang Kemitraan Strategis Bidang Mineral Kritis.

Bahlil menyampaikan bahwa dalam MoU ini Indonesia dan Inggris menyepakati perjanjian untuk bertukar teknologi, juga keahlian di bidang mineral kritis berkelanjutan. MoU ini akan menjadi pondasi kerja sama selanjutnya.

"Ini perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Inggris, yang substansinya adalah kita akan melakukan tukar teknologi kerja sama di bidang mineral, ini bagian tindak lanjut dari apa yang menjadi kesepakatan selama ini antara kedua negara. Saya dan Ibu Menteri sudah menandatangani tinggal kami akan menjalankan tindak lanjutnya," ujar Bahlil usai penandatanganan di Jakarta.

Menteri Pembangunan Inggris Anneliese, Dodds mengatakan bahwa MoU ini penting bagi hubungan kerja sama kedua negara yang selama ini sudah kuat, dan diperbarui lagi melalui kerja sama ini.

"Saya sangat senang, sebagai pemerintah baru di UK, bahwa kita telah menyelesaikan MoU ini, agar kita bisa bersama-sama memastikan potensi dari pertumbuhan hijau, potensi lapangan kerja, dan potensi positif bagi masyarakat setempat. Menyenangkan untuk dapat bekerja bersama dengan Pemerintah Indonesia," ujar Dodds.

Dodds juga menyampaikan bahwa MoU ini menciptakan framework bagi kerja sama dan kolaborasi antara Inggris dan Indonesia terkait mineral kritis. MoU ini mendukung berbagai isu, komitmen bersama, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan untuk memastikan adanya manfaat bagi masyarakat.

MoU antara Pemerintah Indonesia dan Inggris tersebut memiliki area kerja sama antara lain: sumber daya mineral, kegeologian, pertambangan, pengolahan, manufaktur, daur ulang, teknologi pertambangan modern, pasca-tambang, dan rehabilitasi lingkungan.

Tujuan dari MoU ini adalah untuk membangun kerangka kerja sama antara Indonesia dan Inggris dala memfasilitasi pembagian pengetahuan teknis, saran, keterampilan, dan keahlian tentang mineral kritis yang berkelanjutan, serta untuk mengurangi potensi risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan pertambangan. 

Terkait mineral, pemerintah resmi meluncurkan pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) untuk komoditas timah dan nikel melengkapi komoditas batubara yang sudah berjalan. Kehadiran aplikasi ini menandai komitmen kuat pemerintah untuk mengembangkan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik, efisien, dan transparan.

Keberadaan SIMBARA, sangat strategis dalam transformasi sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. SIMBARA bukan sekedar sebuah sistem informasi, melainkan juga merupakan integrasi komprehensif dari berbagai proses bisnis pertambangan dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai Kementerian terkait, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal (Dittjen) Mineral dan Batubara telah berkontribusi dan berperan aktif untuk memperkuat SIMBARA dengan membangun sistem digital berupa Minerba Online Monitoring System (MOMS) untuk komoditas batubara, Timah dan Nikel yang telah terintegrasi ke dalam sistim SIMBARA. Menyusul setelah ini akan segera diselesaikan untuk komoditas mineral lainnya secara berkesinambungan.

Pemanfaatan SIMBARA, diharapkan dapat memberi dampak pada optimalisasi penerimaan negara serta peningkatan efektivitas pengawasan bersama antar Kementerian/Lembaga. SIMBARA juga diharapkan dapat mewujudkan ekosistem yang mampu mengawal kebijakan Pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entry data, serta pemanfaatan satu data Minerba yang andal dan akurat lintas Kementerian dan Lembaga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi peningkatan penerimaan negara melalui kehadiran aplikasi ini. "Saya tegaskan kepada mereka bahwa manfaat potensi peningkatan penerimaan negara mencapai Rp6,5 triliun adalah salah satu alasan mempercepat proses integrasi ini selain meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama," ujar Luhut.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kontribusi Simbara terhadap penerimaan menjadi salah satu contoh kecil untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha. Termasuk mendorong pelaku usaha untuk menyelesaikan piutang dengan automatic blocking system (ABS).