Oleh: Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Gebrakan Presiden Jokowi dan wakilnya KH. Ma’ruf Amin dalam mengembangkan ekonomi syariah lebih konkret dibandingkan dengan di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Di era Pemerintahan Jokowi – JK saja, mampu menghadirkan  berdirinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dimana melalui institusi ini yang berdiri berdasarkan Peraturan Presiden No. 110/2017 dan Peraturan Pemerintah No. 5/ 2018,  pengelolaan dana haji sudah tak lagi dikelola oleh bank konvensional tapi oleh  bank syariah.

Selain BPKH, di era pemerintahan Jokowi tepatnya 20 Februari 2020 berdiri Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung ketuanya Presiden Jokowi. Melalui KNEKS terjadinya harmoni kebijakan pembangunan ekonomi syariah yang dilakukan oleh semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang semuanya berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah. Puncak pengembangan ekonomi syariah di pemerintahan Jokowi adalah dengan adanya  mergernya 3 bank syariah plat merah (Bank Syariah mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) di 2021.

Selain hadirnya institusi yang mengembangkan ekonomi syariah di pemerintahan Jokowi juga di barengi dengan pengembangganan sektor riil halal seperti hadirnya 3 kawasan industri halal. Dengan hadirnya kawasan industri halal tersebut membuktikan komitmen pemerintah Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah  bukan saja sektor keuangan tapi juga sektor riil. Untuk mendukung hal itu, regulasi tentang sistem jaminan produk halal (SJH) sebagai turunan dalam Undang – Undang Nomor  33 Tahun 2014 telah dibuat. Dampaknya masyarakat dengan leluasa  dengan mudah untuk mengajukan sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat – obatan dan kosmetika yang dimilikinya.

Lantas bagaimana pengembangan ekonomi syariah di era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke depan? Tentunya keberlanjutan pengembangan ekonomi syariah itu  akan dilanjutkan oleh mereka. Hal ini tak lepas dari visi pemerintahan Prabowo ke depan adalah representasi estafet kepemimpinan dari Presiden sebelumnya yaitu Jokowi.

Namun jika kita mau menelisik selama masa kampanye atau debat presiden, Prabowo-Gibran sudah mengutarakan sejumlah visi dan misi serta program di bidang ekonomi. Diantaranya, pertama tax ratio, salah satu target yang ingin dicapai pasangan Prabowo-Gibran yaitu meningkatkan rasio pajak (tax ratio). Bahkan, pasangan Prabowo-Gibran memasang target rasio perpajakan hingga 23%.

Kedua, program penurunan jumlah pengangguran & membuka lapangan pekerjaan dimana Wakil Presiden terpilih  Gibran Rakabuming Raka  mengklaim bisa membuka 19 juta lapangan pekerjaan jika berhasil mengembangkan beberapa sektor sekaligus. Capaian ini bisa terpenuhi jika 4 langkah ekonomi terwujud, diantaranya, hilirisasi pertanian, perikanan digital,  UMKM dan pemerataan pembangunan yang tidak Jawa Sentris.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi dengan target 6 – 7 %. Keempat, mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam waktu dua tahun pertama masa jabatan mereka. Selain itu, Prabowo-Gibran juga memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan hingga di bawah 5% dalam waktu lima tahun. Saat ini, angka kemiskinan masih berkisar di angka 9,36%, yang menandakan masih adanya tantangan yang harus dihadapi. Kelima, makan siang gratis. Makan siang dan susu gratis menjadi program andalan PS-Gibran saat berkampanye.

Program tersebut kemungkinan besar akan menyasar daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) terlebih dahulu mulai 2025 mendatang. Program tersebut akan menyasar target dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan. Seperti balita sebanyak 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, SD 28 juta, dan Madrasah hingga SMP 12,5 juta. Jika dijumlahkan, ada sekitar 70,5 juta penerima program tersebut. Pemerintahan Jokowi sudah memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.

Dari visi ekonomi  pemerintahan baru yang akan datang tersebut sangat jelas sekali jika orientasi pembangunan ekonomi Prabowo–Gibran adalah meningkatkan kondisi ekonomi yang baik sebagai dasarnya yang disertai dengan kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi. Dengan demikian secara otomatis berdampak pula terhadap instrumen ekonomi syariah yang ada di Tanah Air untuk terus berkembang pesat.  Inilah rabaan kita semua terhadap pengembagan ekonomi syariah di era pemerintahan baru Prabowo–Gibran kedepannya sehigga menjadikan rasa keoptimisan diri kita terhadap pemerintahan baru yang akan datang.