NERACA

Jakarta - Pemerintah optimistis angka kemiskinan ekstrem di regional 2 yang meliputi Pulau Jawa, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau bisa menyentuh angka 0,5 persen hingga akhir tahun 2024. "Kami mendorong terus wilayah regional 2, karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di regional 2. Kalau kita mampu menekan angka kemiskinan ekstrem secara keseluruhan di 8 provinsi regional 2, kami memiliki keyakinan bahwa di akhir tahun paling tidak sudah mendekati 0,5 persen," ujar Deputi I Kemenko PMK Nunung Nuryartono di Jakarta, Rabu (21/8).       

Pernyataan Nunung tersebut disampaikan saat menggelar rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Nunung mengatakan angka kemiskinan ekstrem di regional 2 saat ini sudah berada di bawah 1 persen, atau rata-rata secara nasional sebesar 0,83 persen.  

Pemerintah daerah di regional 2 dianggap mampu menekan angka kemiskinan ekstrem, karena sejumlah langkah. Salah satunya, mengoptimalkan pemberdayaan demi peningkatan pendapatan masyarakat.

Maka dari itu, ia optimistis angka kemiskinan ekstrem di regional 2 bisa menyentuh angka 0,5 persen pada akhir tahun ini. "Hal lain yang juga perlu kami sampaikan, daerah juga sudah melakukan verifikasi data yang ini menjadi bagian penting untuk kita bisa melakukan penyasaran secara tepat," kata dia. 

Namun, Nunung tidak merinci provinsi mana saja yang angka kemiskinan ekstremnya masih tinggi. "Tadi yang sudah berada di angka 0,3 persen kalau tidak salah di Kepri juga di bawah rata-rata nasional," kata dia. "Kemudian di DKI Jakarta juga sudah kisarannya di bawah rata-rata nasional, Jabar juga 0,8 sekian persen. Yang jelas itu sudah memberikan kontribusi kepada penurunan angka kemiskinan ekstrem secara keseluruhan," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Yose menyoroti fakta bahwa saat ini kelas menengah yang diharapkan dapat tumbuh dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional masyarakat justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi masih perlu perhatian lebih.

Sejumlah analis mencatat adanya penurunan proporsi jumlah kelas menengah di Indonesia. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah oleh Bank Mandiri, proporsi kelas menengah Indonesia pada 2019 mencapai 21,45 persen dari populasi. Namun, jumlah itu merosot menjadi 17,44 persen pada 2023.

“Isu pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diperhatikan lebih jauh lagi supaya kita bisa menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih kuat dan kelas menengah yang lebih mampu menghadapi berbagai masalah ekonomi di masa mendatang,” kata Yose.

Saat menyampaikan pidato RAPBN 2025 pada Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen pada 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun menjadi 0,83 persen pada 2024. Kemudian, tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen pada 2024.

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun pada RAPBN 2025 untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Porsi anggaran perlindungan sosial pada RAPBN 2025 mencapai 14 persen dari total rencana belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. Nilai tersebut naik dibandingkan dengan alokasi anggaran perlindungan sosial pada 2024 sebesar Rp493,5 triliun.

“Seharusnya anggaran itu bukan hanya digunakan untuk membiayai, memberikan bantuan sosial yang mencegah orang menjadi miskin, tetapi juga untuk membiayai pemberdayaan ekonomi dari masyarakat agar mereka menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang,” ujar Yose.