NERACA

Jakarta - Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Laksono Widodo meminta pemerintah mendatang mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat. Hal itu untuk menjawab pertanyaan investor soal implementasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025) dan kebijakan pemerintah mendatang.

“Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat,” kata Laksono dalam kegiatan investor gathering BRIDS Roundtable, sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Rabu (11/9).

Dia meyakini anggaran yang diusulkan tahun 2025 berfokus kepada kelancaran transisi, yang memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif dan agenda penting pemerintah baru sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama. Namun, perlu adanya gambaran yang lebih baik untuk menjawab pertanyaan investor seputar RAPBN 2025. Untuk itu, BRIDS menghadirkan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam kegiatan tersebut.

Terkait kelas menengah, Suahasil menyatakan fokus dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah untuk mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan maupun yang rentan miskin, menuju ke kelompok yang lebih tinggi seperti kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah.

Adapun untuk kebijakan lainnya, dia menyatakan APBN dikelola untuk menjadi shock absorber, seperti yang ditunjukkan selama pandemi COVID-19. “Pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaran. Selain itu, pengelolaan utang yang bijaksana juga akan menjadi prioritas bagi pemerintahan yang baru,” ujar Wamenkeu.

Soal profil jatuh tempo utang, dia menjelaskan menjaga pertumbuhan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi akan membantu menjaga level rasio utang Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging.

Dalam hal stabilitas dan volatilitas anggaran, Pemerintah meyakini bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada 5 persen akan memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran.

Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin mengatakan daya beli dan antusiasme politik kelas menengah perlu dijaga dan dipantau dengan data mikro karena mereka memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. “Konsumsi mereka (kelas menengah) merupakan 80 persen dari total konsumsi penduduk kita, besar loh. Mereka ini menjadi sangat berperan dalam perekonomian. Mereka bermasalah, perekonomian bermasalah,” kata Bustanul.

Ia menuturkan dukungan kelas menengah terhadap reformasi kebijakan ekonomi dan politik hanya dapat terwujud jika kebijakan sejalan dengan kepentingan mereka. Kelas menengah yang aktif secara politik cenderung mendukung demokrasi, walau mereka banyak tuntutan tentang kualitas pelaksanaan demokrasi itu. “Kelas menengah berperan penting dalam kinerja pembangunan ekonomi. Kelas menengah memainkan peran sosial-politik penting, mempengaruhi atau menentukan governansi, kualitas kebijakan dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kelas menengah turun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Kelompok menuju kelas menengah naik dari 128,85 juta pada 2019 menjadi 137,50 juta pada 2024. Kelas miskin naik sedikit dari 25,14 juta pada 2019 menjadi 25,22 juta pada 2024. Sedangkan kelas rentan miskin naik dari 54,97 juta pada 2019 menjadi 67,69 juta pada 2024. Hal tersebut perlu diperhatikan, dan kelas rentan miskin masih memerlukan perlindungan.

“Penurunan kelas menengah adalah refleksi dari fondasi ekonomi Indonesia yang memang tidak terlalu baik. Di perjalanan 10 tahun terakhir itu, memang ada yang kurang pas, saya sebut ada kegagalan transformasi struktural perekonomian, deindustrialisasi terlalu dini dan ketidaktersambungan sektor pertanian dan sektor industri dan jasa,” ujarnya.