NERACA

Jakarta –  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir April 2024. Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang pemerintah hingga 30 April 2024 tercatat Rp 8.338,43 triliun.

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 76,33 triliun atau meningkat sekitar 0,92% dibandingkan posisi utang pada akhir Maret 2024 yang sebesar Rp 8.262,1 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,64%. Namun ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,79%.

Direktur Riset bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto atau yang akrab dipanggil Akbar memprediksi utang Indonesia akan semakin melebar di pemerintahan yang baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa faktor penyebabnya adalah lambatnya pertumbuhan penerimaan pajak yang mencerminkan normalisasi harga komoditas dan pelemahan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data dari CORE Indonesia, pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPNDN) dan pajak penghasilan (PPh) Badan yang berkontribusi 42,1 persen terhadap penerimaan negara malah mengalami kontraksi signifikan masing-masing sebesar 9,1 persen dan 35,7 persen.

Sementara itu belanja pemerintah secara agregat meningkat sebesar 17 persen dengan pertumbuhan tinggi seperti belanja barang 25 persen, belanja modal 18,5 persen, dan belanja pegawai 16,6 persen.

“Sebagai konsekuensi dari defisit belanja pemerintah tentu saja adalah pelebaran utang. Ketika mengalami defisit, maka pendanaan untuk belanja-belanja pemerintah sebagian besar itu dari utang,” kata Akbar dalam diskusi yang mengangkat tema “Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru,  yang dilakukan secara daring, Selasa (23/7) kemarin.

Utang Pemerintah Indonesia per 31 Mei 2024 mencapai Rp8.353 triliun atau setara dengan 300 persen dari realisasi pendapatan negara pada 2023. Menurut dia, utang pemerintah masuk dalam kategori tidak aman lantaran angka itu jauh melampaui rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). “Jadi kalau dilihat dari indikator-indikator itu kita sudah tidak aman sebenarnya. Posisi utang pemerintah terhadap pendapatan cenderung tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan oleh IMF misalnya dalam range 90-150 persen. Nah, kita sudah sampai 300 persen,” ujarnya.

Akbar pun menilai pertumbuhan utang yang tidak terkendali berpotensi mempersempit ruang fiskal dan membebani pemerintahan mendatang. Apalagi pemerintahan yang baru akan dihadapkan dengan utang jatuh tempo yang mencapai 800 triliun rupiah pada 2025-2027.

“Itu adalah situasi 2025-2027 di mana profil jatuh tempo utang pemerintah sangat tinggi. Utang pemerintah berbeda-beda jangka waktunya. Ada utang pemerintah yang sifatnya jangka panjang dan pendek. Tapi kombinasi itu semua perlu diperhatikan karena akan meningkat cukup besar pada tiga tahun ke depan,” jelasnya.

Akbar menyarankan agar pemerintah segera melakukan mitigasi risiko fiskal menjelang rezim yang baru seperti pengendalian belanja, peningkatan penerimaan negara, hingga pembiayaan dan pengelolaan utang.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom Intitute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto,  mengingatkan pemerintah bahwa untuk mengetahui rasio utang, tidak boleh hanya menggunakan sistem Debt To GDP Ratio. Karena selama ini pemerintah kerap melegitimasi penambahan utang dengan menyatakan rasio utang RI terhadap GDP masih jauh dari 60 persen.

Padahal, rasio untuk menentukan risiko utang pemerintah tidak hanya GDP. Contoh, DSR yang digunakan juga oleh International Monetary Fund (IMF). Ia memaparkan IMF menetapkan batas aman utang pemerintah adalah 150 persen DSR. Sementara, utang Indonesia saat ini telah mencapai 300 persen. “Sekarang pendapatan kita di Rp 2.700 triliun, kalau utang kita Rp 8.000 triliun lebih, ketika dibagi akan 300 persen,” kata Eko. agus