Oleh: Hepi Cahyadi, SE,MM., Kepala Seksi Data di KPP Pratama Merauke

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022, yang ditandatangani presiden Indonesia, Joko Widodo, tanggal 25 Juli 2022, Provinsi Papua Selatan (PPS) resmi berdiri sebagai provinsi baru dalam naungan NKRI. Ibu kotanya berada di Kabupaten Merauke. Papua Selatan dimekarkan dari Provinsi Papua bersama dua provinsi lainnya yakni provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. PPS memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Dikenal dengan kekayaan alamnya, termasuk perkebunan kelapa sawit, hutan tropis, dan berbagai kekayaan laut, Kabupaten Meruke sebagai pusat pemerintahan PPS memiliki posisi unik dan strategis di muara sungai maro. Salah satu faktor utama yang dapat mempercepat kemajuan ekonomi di Papua Selatan adalah pajak. Dalam artikel ini, kita akan mengulas peran pajak dalam akselerasi kemajuan Papua Selatan.

Pendapatan pajak Papua Selatan untuk infrastruktur kunci. Pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah, dan pendapatan ini dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur kunci di Papua. Pembangunan jaringan jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur lainnya adalah kunci untuk membuka aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil dan sumber daya alam yang kaya di Papua Selatan.

Pendapatan pajak yang stabil memungkinkan pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek ini secara berkelanjutan. Bandara Mopah adalah salah satu sarana yang perlu ditingkatkan eksistensinya. Meskipun hanya berjarak sepelemparan batu dengan Australia, namun belum ada rute internasional yang melayani ke negara kanguru tersebut. Memang tak semudah membalik telapak tangan untuk membuka jalur penerbangan internasional. PPS harus mulai bersolek agar mempunyai daya tarik investor.

Saat ini yang bergeliat adalah sektor perkebunan kelapa sawit. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, pemprov dapat membuat regulasi pengolahan produk turunan kelapa sawit harus dilakukan di wilayah PPS. Jika komoditas tambang mengenal istilah smelter, maka hal yang sama dapat dilakukan untuk produk kelapa sawit. Produk turunan sawit antara lain seperti margarin, shortening, frying fat, coating fat, coffee whitener, pengisi susu, hingga krimmer biskuit. Geografi dan kontur alam Papua Selatan berupa padang savana datar dan terbentang luas sangat representatif untuk kawasan industri. Mengadopsi sistem kawasan industri komunal (estate industry), semisal Kawasan Industri Cikarang, Surabaya Industry Estate Rungkut, Pasuruan Industry Estate Rembang, atau Ngoro Industri Persada di Mojokerto dapat menjadi rujukannya. Bukankah salah satu pertimbangan membangun industri manufaktur adalah kemudahan dan kesinambungan pasokan bahan baku (row material).

Pajak sebagai pengatur regulasi dalam eksploitasi sumber daya alam. Papua Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, termasuk perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Pajak dari sektor ini tidak hanya memberikan pendapatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengaturan eksploitasi yang berkelanjutan. Dengan mengenakan pajak yang adil, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam mematuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) menjadi instrumen penting dalam mengantisipasi konflik antara tanah perusahaan dan tanah ulayat.

Pajak sebagai penopang pendidikan dan kesehatan di Papua Selatan. Pendapatan pajak dapat dialokasikan untuk meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan di Papua. Investasi dalam pendidikan berkualitas dan akses perawatan kesehatan yang memadai akan membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk Papua. Pendidikan di Papua Selatan perlu mendapat perhatian serius, banyak anak usia sekolah dasar yang tidak dapat mengenyam bangku sekolah karena berbagai alasan.

Meskipun sekolah gratis banyak masalah pelik yang mendera anak papua, seperti akses menuju sekolah yang berjarak puluhan kilometer, kemiskinan akut yang memaksa anak sekolah membantu orang tua bekerja atau mengasuh saudaranya yang masih kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 angka putus sekolah di Indonesia jenjang SD paling tinggi diraih Papua, yakni 2,38%. Papua juga memiliki angka putus sekolah jenjang SMP tertinggi secara nasional, yakni 3,22%.

Insentif Pajak untuk Pengembangan Usaha Lokal. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pengembangan usaha lokal. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha lokal, mengurangi pajak untuk usaha kecil dan menengah, serta mendukung pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk membantu pengusaha lokal bersaing di pasar yang lebih luas. Produk lokal unggulan dari Papua Selatan antara lain gelembung ikan, kepiting, dan kerajinan asmat.

Sesuai SE-13/2018, kantor pajak juga memiliki Program Business Development Services (BDS), yakni salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak.

Pajak sebagai alat penguatan otonomi daerah. Dengan status otonomi khusus, Papua memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan pendapatan daerahnya sendiri. Pendapatan dari pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah Papua. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Berdasarkan data tahun 2022 dari laman BPK, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp84,7 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Total dana tersebut dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp27,24 triliun dan untuk Papua sebesar Rp57,41 triliun. Rincian anggaran untuk Papua dan Papua Barat di 2022 tersebut terdiri dari Rp12,9 triliun dana otonomi khusus (otsus), dana tambahan infrastruktur (DTI), dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp50,2 triliun, dan belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp21,6 triliun.

Dalam mengakselerasi kemajuan Papua Selatan, penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan yang adil dan efisien diterapkan. Peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang kuat akan membantu memastikan bahwa pajak dikelola dengan baik dan digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Papua Selatan. Dengan pendapatan pajak yang dikelola dengan bijak, Papua Selatan memiliki potensi untuk mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pajak adalah generator yang mengkonversi hasil sumber daya (resources) menjadi infrastruktur pembangunan menuju masa depan yang gemilang.