NERACA
Palu – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkatkan dukungan perluasan akses pasar bagi Usaha Mikro-Kecil (UMK) melalui berbagai promosi event maupun kolaborasi dengan para stakeholder termasuk pihak perbankan dan penyedia marketplace dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
"Sebagai co-campaign Gernas BBI Sulawesi Tengah, tentu kami ingin UMK disini memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pasar baik online maupun offline," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), KKP, Budi Sulistiyo di Palu.
Budi menambahkan bahwa event-event seperti ini harus dimanfaatkan oleh para UMK untuk meningkatkan jangkauan pasarnya. KKP juga akan terus secara konsisten melaksanakan dan/atau mendorong para pihak untuk memyelenggarakan event-event promosi untuk UMK baik yang berskala lokal, nasional, regional maupun internasional.
"Seperti di BBI ini, sebagai co campaign Manager Kami berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi kemudahan akses pasar bagi UMK", sambung Budi.
Selain itu dengan mendorong produk UMK maka akan mendorong memperkuat hilirisasi produk perikanan
Disisi lain, KKP juga membuka gerai di beberapa tempat untuk melakukan percepatan layanan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan. “Gerai SKP” tersebut memberikan layanan langsung dari petugas pembina mutu pusat dan daerah, serta penyuluh perikanan yang sigap membantu hingga penerbitan SKP.
SKP diterbitkan untuk pelaku usaha yang telah memenuhi pedoman persyaratan dan tata cara “pengolahan” ikan yang baik atau Good Manufacturing Practices (GMP) dan penerapan prosedur standar sanitasi atau Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP), mengingat produk perikanan memiliki karakteristik perishable food atau bahan pangan yang mudah rusak.
"Penerbitan SKP merupakan bentuk dukungan hilirisasi kegiatan prioritas KKP, terutama dari sisi mutu dan keamanan pangan berbasis perikanan," tambah Budi.
Hal senada, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana menyebut bahwa keberadaan UMK menjadi sangat penting dan strategis dalam perdagangan ekspor produk perikanan di Indonesia saat ini. Erwin memaparkan keberadaan pengolahan skala mikro-kecil mencapai 46.252 unit (KKP 2023) yang mencakup berbagai jenis usaha pengolahan ikan. Hal tersebut tentu memerlukan dukungan dari pemerintah, perbankan, penyedia marketplace, dan para pihak terkait lainnya.
"Ini perlu kita fasilitasi, salah satunya kami berharap BNI Xpora dapat membantu para UMK dalam perluasan akses pasarnya. Kami juga mendorong keterlibatan berbagai penyedia marketplace", ujar Erwin.
Pelatihan bertajuk "UMK Go Global Bersama Xpora, Ekspor Jadi Mudah" menjadi rangkaian pelatihan penutup saat perayaan Gernas BBI Sulteng 2023. Dalam pelatihan yang digelar bersama BNI tersebut, dia mengungkap rantai pasok ekspor produk perikanan secara umum berasal dari nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar/eksportir.
Harus diakui gelaran Gernas BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di Palu Sulawesi Tengah telah mendongkrak geliat UMK serta perekonomian daerah. Sebagai co-campaign manager, KKP bersama Kementerian ESDM telah melakukan pendataan, pelatihan dan pendampingan UMK di Sulawesi Tengah, tuan rumah Gernas tahun ini.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan momentum pertumbuhan digital di Indonesia harus dijaga. Digitalisasi menjadi salah satu fokus utama akselerasi pengembangan UMK perikanan dari segi peningkatan dan perluasan jangkauan pemasaran, manajemen pengelolaan usaha, ketersediaan bahan baku produksi, peningkatan akses dan perluasan skema pembiayaan, hingga kemitraan usaha.
KKP terus berupaya agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor Kelautan dan Perikanan (KP) dapat semakin berkembang dan naik kelas. KKP menyiapkan skema perbaikan tata kelola UMKM, dukungan permodalan serta program-program pemberdayaan dengan dukungan lembaga keuangan.
Saat ini terdapat 6 strategi yang dilakukan KKP dalam mendorong UMKM sektor KP berkembang.
Peningkatan kapabilitas pada UMKM sektor kelautan perikanan ini merupakan sebuah langkah nyata KKP dalam meningkatkan taraf hidup dan membangkitkan perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini pun sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa penguatan UMKM menjadi fokus pemerintah dalam RKP 2023.
Lebih lanjut, KKP komit dan konsisten untuk mendorong hilirisasi perikanan budidaya dalam negeri untuk memperkuat ekspor perikanan ke pasar global. KKP menargetkan komoditas budidaya unggulan dalam negeri mampu merajai pasar ekspor dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang.
NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan melalui Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) menargetkan nilai ekspor sebesar USD294,45 miliar dengan pertumbuhan 7,1 persen…
NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng otoritas Norwegia guna meningkatkan kapasitas pengujian mutu dan…
NERACA Jakarta – Pada periode Januari—Oktober2024, total impor Indonesia tercatat sebesar USD192,81 miliar atau naik 5,25 persen dibanding periode yang…
NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan melalui Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) menargetkan nilai ekspor sebesar USD294,45 miliar dengan pertumbuhan 7,1 persen…
NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng otoritas Norwegia guna meningkatkan kapasitas pengujian mutu dan…
NERACA Jakarta – Pada periode Januari—Oktober2024, total impor Indonesia tercatat sebesar USD192,81 miliar atau naik 5,25 persen dibanding periode yang…