NERACA

Jakarta - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak awal tahun ini. Program ini menyasar anak-anak sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia, serta ibu hamil dan balita, dengan tujuan utama meningkatkan asupan gizi dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

MBG dirancang bukan hanya sebagai upaya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, tetapi juga sebagai strategi memperkuat daya beli masyarakat. Dengan adanya penyediaan makanan bergizi secara gratis di sekolah dan posyandu, keluarga tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran tambahan untuk kebutuhan makan anak saat sekolah. Hal ini secara langsung mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno mengatakan bahwa MBG adalah salah satu pemerintah dalam upaya memperkuat daya beli masyarakat lewat program kesejahteraan yang menyasar kebutuhan dasar. Pemerintah menyiapkan makan bergizi gratis bagi pelajar dan kelompok rentan, dengan target 82 juta penerima hingga akhir 2025.

"Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025," kata Noudhy.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menciptakan multiplier effect sehingga mendongkrak daya beli masyarakat.

Menurut Anindya  atau bniasa disapa Anin, sapaan akrabnya, program MBG yang menelan anggaran sebesar Rp 171 triliun tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan perkenomian di daerah.

“Bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat? Saya rasa dengan program MBG ini, yang jumlah anggarannya mencapai Rp 171 triliun, secara otomatis perekonomian di daerah akan terberdayakan,” ujar Anin.

Menurut Anin, program makan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak muda dan ibu hamil, tetapi juga mendorong hilirisasi di sektor ketahanan pangan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.

“Program MBG akan berjalan secara berkelanjutan dan turut mendorong peningkatan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat,” tambah Anin.

Selain manfaat ekonomi, program ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Dengan gizi yang cukup, siswa diharapkan lebih fokus dalam belajar, memiliki energi lebih baik, dan menurunkan risiko sakit yang berdampak pada absensi di sekolah.

Program MBG juga membuka peluang ekonomi lokal. Bahan makanan yang digunakan dalam program ini sebagian besar dibeli dari petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setempat. Hal ini tidak hanya memastikan kesegaran dan keberlanjutan logistik, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi desa dan daerah.

Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan, MBG akan menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi pilar baru dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Program ini menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga investasi pada kualitas hidup generasi masa depan.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa infrastruktur menjadi kunci utama dalam keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai akan mendukung pemerataan penerima manfaat program ini, sehingga bisa mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025.

"Kunci sukses yang paling krusial adalah infrastruktur. Dengan infrastruktur ini kami mengembangkan jejaring kerja sama, bermitra dengan seluruh instansi yang ada, kementerian lain, lembaga termasuk di antaranya Polri," ujar Dadan.

Selain infrastruktur, Dadan menambahkan bahwa terdapat dua faktor lain yang mendukung kesuksesan MBG, yakni anggaran yang telah disiapkan dan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih. 

"SDM sudah kami didik dan sedang kami tambahkan untuk lengkap dan baru akan selesai Juli," jelas Dadan.

Asapun untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan MBG, Dadan juga menyoroti pentingnya empat standar yang harus dipenuhi, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, aspek higienis, dan keamanan pangan. Keempat hal ini telah diterapkan di SPPG Polri sebagai salah satu percontohan.