Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute
Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan pasca terjadinya kebakaran depo Pertamina Plumpang. Pasalnya Menteri BUMN ini disorot karena banyak aktifitasnya yang tidak berhubungan dengan tugasnya sebagai Menteri BUMN.
Di tengah berbagai informasi bangkrut nya banyak BUMN, kebakaran depo Pertamina di Plumpang menambah semakin carut marutnya kondisi BUMN. Kebakaran Depo Pertamina yang menewaskan 15 warga sekitar yang terkena api dalam ledakan tersebut menjadi suatu tragedi.
Keberadaan warga yang memiliki rumah di sekitar depo Pertamina Plumpang tentu perlu diinvestigasi. Namun mengapa musibah ledakan tersebut sampai terjadi perlu diinvestigasi secara menyeluruh. Karena depo Pertamina merupakan objek vital negara.
Jajaran Pertamina dari Direktur sampai Komisaris juga harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini. Dengan gaji dan tunjangan yang sangat besar yang mereka terima harusnya kejadian ini tidak terjadi.
Kejadian musibah kebakaran ini mestinya dapat dicegah jika Pertamina memiliki kontrol yang ketat terhadap keamanan dan keselamatan depo Pertamina. Keamanan depo, keselamatan para tenaga kerja dan juga warga di sekitar harusnya menjadi prioritas utama oleh Pertamina.
Pertamina harus menjelaskan hasil investigasi kebakaran-kebakaran di Pertamina selama ini. Ini sangat penting agar reputasi Pertamina baik dan masyarakat tahu penyebab utamanya. Jangan sampai ada upaya saling melindungi di tubuh Pertamina atas kesalahan yang terjadi apalagi kelalaian-kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa.
Depo Kilang Pelumpang pada tahun 2009 sudah ada rekomendasi pemerintah untuk membuat buffer zone. Ini harus di investigasi apakah dilaksanakan atau tidak.
Ke depan Pertamina harus superketat menjalankan protokol keselamatan. Setiap orang yang bekerja di kilang minyak harus memahami dan mematuhi semua protokol keselamatan yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan alat pelindung diri dan pelatihan tanggap darurat.
Terjadinya kebakaran kilang tidak lepas dari kelalaian personil, untuk itu harus selalu dilakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa semua peralatan bekerja dengan baik dan terawat dengan baik. Hal ini dapat menghindari kerusakan atau kegagalan peralatan yang dapat menyebabkan kebakaran.
Penerapan sistem pengendalian kebakaran yang efektif seperti sprinkler, fire extinguisher, alarm kebakaran, dan sistem pemadaman kebakaran. Sistem ini harus selalu siap dan diperiksa secara berkala. Di Aramco, sistem pengendalian kebakaran sudah menggunakan teknologi canggih secara otomatis. termasuk sistem pemadaman otomatis dan manual, fire suppression system, dan sprinkler system yang dapat secara otomatis memadamkan api pada titik api yang terdeteksi.
Harus ada upaya pemantaian bahaya potensial seperti kebocoran gas dan minyak, tumpahan minyak, atau perubahan suhu yang drastis. Setiap bahaya potensial harus segera diperbaiki atau diatasi sebelum menjadi lebih buruk.
Sangat penting untuk melakukan pelatihan karyawan secara rutin mengenai tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, serta bagaimana mencegah terjadinya kebakaran dan mengatasi situasi darurat.
Perencanaan prosedur darurat harus jelas dan dikenal oleh semua karyawan. Rencana ini harus mencakup pengaturan evakuasi, koordinasi dengan petugas pemadam kebakaran, dan cara mengatasi kebakaran atau bencana lainnya.
Sehingga dengan terjadinya kejadian tersebut, maka Dirut dan jajaran komisaris Pertamina harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Tetapi ada juga yang mesti bertanggung jawab atas musibah ini yaitu Menteri BUMN Erick Thohir karena bagaimana pun Pertamina adalah BUMN dibawah Erick.
Rangkap Jabatan
Erick Thohir sebagai Meneg BUMN boleh dikata sebagai Meneg BUMN yang paling tidak fokus dengan jabatannya. Bayangkan sebagai Menteri BUMN yang membawahi puluhan BUMN masih Erick Thohir masih sempat untuk jadi ketua panitia anak presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Tidak lama kemudian Erick hadir sebagai ketua pelaksana Hari Lahir 1 Abad NU lengkap dengan jaket Bansernya.
Erick juga ikut berkontestasi menjadi ketua PSSI dan akhirnya terpilih. Apakah Erick sebegitu tidak ada kerjanya sebagai Menteri BUMN sehingga dia banyak melakukan kegiatan kegiatan tambahan tersebut.
Bukankah dulu Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa seseorang tidak boleh rangkap rangkap jabatan. Karena seseorang fokus mengurus satu jabatan saja berat apalagi seseorang rangkap rangkap jabatan dan masih menyambi pekerjaan pekerjaan lainnya.
Presiden Jokowi sendiri mestinya konsisten untuk mengingatkan para pembantu nya untuk tidak rangkap jabatan seperti apa yang dulu pernah dia sampaikan. Apalagi seorang Menteri BUMN yang memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan BUMN di Indonesia demi kesejahteraan Bangsa.
Namun yang terjadi saat ini seorang Menteri BUMN saat yang sama menjadi ketua PSSI, dan sempat menjadi ketua pernikahan dan ketua Harlah NU. Lalu ketika sudah terjadi musibah seperti kebakaran depo Pertamina, apakah bisa Erick Thohir akan fokus menyelesaikannya dimana di saat yang sama dia sedang sibuk membicarakan berbagai hal terkait sepak bola di Indonesia sebagai ketua PSSI. Lebih baik Erick fokus saja sebagai Menteri BUMN, dan mengurusi bola serahkan sama ahlinya. Dan Pak Jokowi juga mesti memiliki tindakan yang jelas atas rangkap rangkap jabatan pembantunya tersebut.
Oleh : Vania Salsabila Pratama, Pengamat Perpajakan Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%…
Oleh : Samuel Christian Galal, Pengamat Sosial Budaya Perjudian online atau yang sering disebut judol telah menjadi ancaman…
Oleh: Dr. Wirawan B. Ilyas, Akuntan Forensik, Konsultan Hukum Kecenderungan meningkatnya perkara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran…
Oleh : Vania Salsabila Pratama, Pengamat Perpajakan Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%…
Oleh : Samuel Christian Galal, Pengamat Sosial Budaya Perjudian online atau yang sering disebut judol telah menjadi ancaman…
Oleh: Dr. Wirawan B. Ilyas, Akuntan Forensik, Konsultan Hukum Kecenderungan meningkatnya perkara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran…