Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mengoptimalkan potensi sektor ekonomi digital Indonesia yang tumbuh dengan pesat. Diperkirakan, pada 2030, kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional akan meningkat menjadi 18 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

NERACA

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengungkapkan “dalam mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia, saat ini Kemendag fokus pada pengaturan, pembinaan, dan emantauan niaga elektronik (niaga-el); peningkatan ekspor melalui platform digital; perdagangan fisik aset  kripto; digitalisasi pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); sistem  pemantauan dan pelaporan harga dan stok barang; serta negosiasi perdagangan digital.”

Lebih lanjut, Jerry menjelaskan, sebagai implementasi transformasi digital di bidang perdagangan, Kemendag menargetkan digitalisasi 1.000 pasar rakyat dan 1.000.000 UMKM di seluruh Indonesia.  Saat ini, sudah terdapat 2.047 pasar rakyat menggunakan situs web pasar melalui Sistem Informasi  Sarana Perdagangan (SISP), 10 pasar rakyat on-boarding pemasaran secara digital, dan 51 pasar rakyat telah melakukan transaksi nontunai melalui QRIS.

Adapun untuk UMKM dan pedagang tradisional, 326 tradisional pasar di 42 kecamatan dengan  106.702 pedagang lokal telah menerapkan e-retribusi dan 9,7 juta pedagang UMKM telah  melakukan transaksi nontunai melalui QRIS. Jumlah ini akan terus meningkat seiring berkembangnya program.

Berdasarkan Gross Merchandise Value (GMV), nilai transaksi niaga-eldi Indonesia pada 2022  diproyeksikan mencapai Rp526 triliun atau tumbuh 31,1 persen dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya penetrasi internet dan meningkatnya konsumendigital di Indonesia.

Jerry pun mengungkapkan,   pertumbuhan ekonomi digital Indonesia juga berdampak pada perdagangan aset digital. Nilai transaksi aset kripto pada 2021 tercatat sebesar Rp859,4 triliun atau  tumbuh lebih dari1.200  persen pada 2020.

Sedangkan, total nilai transaksi pada Januari—Agustus 2022 tercatat sebesar Rp249,3 triliun.Di sisi lain, jumlah pelanggan aset kripto terdaftar di Indonesia sampai dengan Agustus 2022 tercatat  sebesar 16,1 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebesar 725 ribu pelanggan per bulan.

“Ke depan, Kementerian Perdagangan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi  terciptanya ekosistem ekonomi digital yang solid. Dengan begitu, sektor ekonomi digital Indonesia nantinya dapat memberikan dampak yang lebih optimaldan bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Jerry.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengakui bahwa digitalisasi tumbuh pesat pada masa pandemi Covid-19, salah satunya di sektor kesehatan di mana pengguna telemedicine tumbuh 10 (sepuluh) kali lipat. Indonesia juga memiliki aplikasi PeduliLindungi yang di-install oleh lebih dari 110 (seratus sepuluh) juta pengguna. Selain sektor kesehatan, sektor pendidikan dan perbankan digital juga terus berkembang pesat.

“Hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, menggunakan digitalisasi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi dan menggunakan digitalisasi sebagai tempat untuk penciptaan lapangan pekerjaan,” tutur Airlangga.

Lebih lanjut,  Airlangga menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi digital pada tahun 2025 pasarnya diperkirakan meningkat menjadi sekitar 135 hingga 144 miliar USD. Membaca peluang tersebut, Pemerintah juga terus membangun infrasturktur pendukung digitalisasi di Indonesia. Indonesia bekerja sama dengan luar negeri untuk penerapan teknologi Low Earth Orbit Satelite yang dapat membantu Indonesia agar saling terkoneksi.

“Transformasi digital terus didorong Pemerintah dengan mempersiapkan infrastrukturnya antara lain fiber optik, jaringan 4G menjadi 5G, dan juga sedang disiapkan satelit yang tidak terlalu tinggi atau Low Earth Orbit Satelite (LEO). LEO Ini sudah diuji coba di Kalimantan Timur. Dengan satelit ini, kalau seluruhnya bisa terpasang, maka seluruh pulau di Indonesia terkoneksi,” jelas Airlangga.

Selain penyiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidang digital merupakan hal yang sangat penting. Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah sudah meluncurkan Program Kartu Prakerja pada April 2020 ketika pandemi Covid-19 yang merupakan program semi bansos dengan unsur pendidikan secara online di dalamnya. Program government to people pertama tersebut telah diapresiasi lembaga-lembaga dunia dan akan direplikasi untuk membantu negara-negara berkembang yang lain.

“Program Kartu Prakerja ini sudah dilakukan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini menunjukkan bahwa readiness masyarakat Indonesia di sektor digital sudah siap,” pungkas Airlangga.