NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan erencana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pedagang pasar. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina menjelaskan bahwa selama ini para pedagang pasar kerap mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit ke perbankan, padahal fasilitas kredit tersebut sangat dibutuhkan oleh pedagang pasar untuk bisa mengembangkan bisnisnya.

Rencana program tersebut, sambung Srie, nantinya para pedagang yang ingin mendapatkan akses pembiayaan maka diwajibkan untuk menyertakan surat resmi atau sertifikat penggunaan kios yang ditandatangani langsung oleh Pemerintah Daerah setempat. “Biasanya dalam setiap kios ada sertifikat hak guna yang dikeluarkan oleh Pemda setempat. Untuk mendapatkan akses kredit, sertifikat tersebut akan dijadikan jaminannya,” ucap Srie di Jakarta, beberapa hari lalu.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut telah dilakukan di beberapa pasar yang telah dilakukan revitalisasi oleh pemerintah. Diantaranya ada di Kebumen dan Temanggung. “Nantinya kita ingin agar setiap pasar bisa melakukan program tersebut, karena dengan begitu akan memudahkan pedagang bisa mendapatkan akses pembiayaan. Akan tetapi yang baru bisa mendapatkan akses tersebut adalah pasar-pasar yang sudah direvitalisasi oleh pemerintah,” katanya. 

Soal kerjasama, Srie menuturkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendekatan dengan pihak Bank BRI agar bisa bekerjasama dalam program tersebut. “Kita mau kerjasama dengan BRI. Nantinya ketika pelaku usaha tidak bisa membayar atau kreditnya macet maka harus keluar dari pasar tersebut. Ini adalah moral obligation,” tuturnya.

Kalah Bersaing

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Ngadiran menilai pasar tradisional semakin tersisih dengan pasar swalayan lantaran pedagang pasar memiliki akses terbatas soal urusan modal termasuk dari lembaga keuangan seperti bank. Hal yang berbeda sebaliknya dibandingkan pengusaha swalayan atau toko moderen.

Saat ini, para pedagang pasar masih banyak mendapatkan pinjaman dari para rentenir. “Mana ada pedagang sayur minjem uang ke bank, ada sih itu buat contoh di TV dan di koran. Iya memang kalau Menteri ngomong UKM dapat kredit sekian, ya UKM yang mana, bukan tukang sayur. Kalau rentenir sebulan bunganya bisa 15-20%. Mana pula untungnya dia gitu,” tegas Ngadiran.

Selain itu, dikatakan dia, persaingan yang dilakukan oleh para pelaku pasar modern seolah mematikan adanya pasar tradisional, bahkan warung-warung yang ada di pemukiman masyarakat. “Sekarang Alfa (Alafmart) sudah pakai motor Viar, Jialing, motor roda tiga itu keliling ke pelosok kampung memasarkan barangnya. Apapun yang dibutuhkan orang itu ada semua. Mati lah itu warung. Itu banyak di Jawa Barat, Jakarta belum banyak. Itu memang miliknya Alfa, mereknya Alfa,” tukasnya.

Sebelumnya, pihak Bank BRI telah menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan akses (inklusi) lembaga keuangan ke pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya ke pedagang pasar. Sekretaris Perusahaan BRI, Muhamad Ali mengatakan bahwa pihaknya akan membuka sejumlah unit kerja baru yakni Teras BRI di pasar yang sudah di revitalisasi oleh Kemendag. Lokasinya antara lain di Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung(Jawa Tengah), Kabupaten Pontianak (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Belitung (Bangka Belitung), dan daerah lainnya.

“Kami mendukung pemberdayaan bagi UMKM di sektor perdagangan yang berdaya saing, akan dilaksanakan perjanjian kerja sama peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah,” ujarnya.

Ali mengatakan, terdapat enam tujuan kerja sama dengan Kemendag. Pertama, mensinergikan layanan perbankan terkait akses keuangan dengan kebutuhan transaksi jual beli dan permodalan UMKM di sektor perdagangan. Kedua, UMKM di sektor perdagangan dapat mengakses layanan perbankan terkait transaksi keuangan dan permodalan sesuai persyaratan perbankan yang dilengkapi dengan fasilitas electronic banking.

Ketiga, mengoptimalisasi konektivitas teknologi informasi dan komunikasi layanan perbankan. Keempat, meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait keberadaan layanan perbankan terkait transaksi keuangan dan permodalan bagi UMKM di sektor perdagangan. Kelima, mendorong pemberdayaan pedagang pasar atau warung tradisional melalui pelatihan atau sosialisasi. Keenam, mengoptimalisasikan unit kerja perbankan di pasar tradisional khususnya di daerah dalam melayani akses transaksi keuangan dan permodalan bagi UMKM di sektor perdagangan.

“Kami akan membuka unit kerja perbankan, yakni Teras BRI di pasar yang sudah di revitalisasi oleh Kemendag. Di mana, kami akan sosialisasikan layanan perbankan terkait akses pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya bagi UMKM Perbankan di pasar tradisional yang akan atau telah diresmikan oleh Kementerian Perdagangan di seluruh wilayah Indonesia,” jelas dia.