NERACA
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng pemerintah daerah hingga BUMN untuk melakukan jemput bola dalam memberikan pemahaman tentang proses bisnis ekspor yang melibatkan multi instansi. Ini merupakan upaya meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia.
Badan Mutu KKP bersama Ditjen Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu (Disperindag), BPOM serta PT. Garuda Indonesia belum lama ini menyelenggarakan coaching clinic, serta diseminasi kemudahan ekspor produk perikanan bertajuk 'Peduli Mutu Bersama Dalam Mendukung Kemudahan Ekspor Bagi Pelaku Usaha Perikanan dan UMKP di Provinsi Bengkulu'.
"Sekarang ekspor ikan dipermudah dan bahkan kami perkuat lagi koordinasi dengan K/L (Kementerian/Lembaga-red) yang terkait proses bisnis ekspor dan BUMN supaya masyarakat semakin semangat untuk ekspor perikanan,” kata Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, di Jakarta.
Ishartini menegaskan, pihaknya berkomitmen memfasilitasi pelaku usaha agar produk yang dikirim memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan. Dia juga menginstruksikan jajarannya untuk jemput bola dan proaktif mendorong geliat industri perikanan di daerah, seperti yang sudah dilakukan di Bengkulu.
Antusiasme Memahami Proses Bisnis Ekspor
Para pelaku usaha perikanan termasuk usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) sangat antusias hingga jumlah peserta melebihi kapasitas. Mereka mendapatkan penjelasan yang utuh dan mudah dicerna dari instansi yang menangani proses bisnis ekspor. Diantaranya kemudahan izin ekspor melalui integrasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) dan HACCP oleh Badan Mutu KKP, kemudahan pengurusan ijin edar BPOM.
Kemudian kemudahan ekspor melalui klinik ekspor Bea Cukai, pengurusan SKA (Surat Keterangan Asal) di Disperindag, serta kehadiran P.T. Garuda Indonesia yang memaparkan mengenai fasilitas dukungan maskapai pelat merah itu dalam mendukung pengiriman produk perikanan ke negara tujuan.
Kegiatan sinergi diawali dari Bengkulu dan nantinya dapat direplikasi unit pelaksana teknis (UPT) Badan Mutu di setiap provinsi di Indonesia. "Ini merupakan inisiatif KKP selaku pemangku kepentingan yang kemudian kami diskusikan lintas sektor dan mendapatkan masukan yang sangat produktif guna mewujudkan kemudahan ekspor bagi pelaku usaha perikanan dan UMKM sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” jelas Ishartini.
Lebih lanjut, Ishartini juga memastikan pihaknya selalu bersinergi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait kebijakan quality assurance untuk kegiatan eksportasi maupun penjaminan mutu perikanan di pasar domestik.
Sebelumnya Ishartini juga menjelaskan bahwa Indonesia dan Korea terikat perjanjian bilateral kesetaraan SJMKHP yaitu Arrangement on the Cooperation in Quality Control and Hygiene Safety of Import and Export Fish and Fishery Products yang memberikan keuntungan bagi perdagangan komoditas perikanan kedua negara.
Di samping itu, KKP sebagai pemangku kebijakan sektor kelautan dan perikanan sekaligus otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP), mampu memastikan bahwa sistem yang berlaku hulu-hilir telah setara dan harmonis dengan standar
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa perikanan Indonesia harus mampu bersaing secara global. Untuk itu perlunya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan atau quality assurance sejak di hulu sampai hilir.
Tidak hanya itu, Trenggono juga menegaskan kualitas atau penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya hayati ikan agar tetap sehat, bermutu, dan bebas mikroplastik.
Bahkan Trenggono juga menekankan bahwa saat ini KKP fokus menggarap beberapa komoditas perikanan unggulan yang akan menjadi champion di pasar global dalam rangka diversifikasi produk serta negara tujuan ekspor.
Seperti diketahui, nilai ekspor perikanan dari berbagai daerah Indonesia mencapai Rp1 triliun sejak 24 Maret sampai 2 April 2025. Adapun komoditas perikanan unggulan Indonesia di pasar global diantaranya udang, tuna-skipjack, cephalopod (cumi dan gurita), kepiting dan rumput laut.
Tingginya ekpor perikanan lantaran seluruh unit pelaksana teknis (UPT) KKP yang menangani sertifikasi tetap beroperasi di masa libur panjang.
Pertamina NRE Manfaatkan Teknologi AI untuk PLTS Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), subholding Pertamina yang fokus…
Maret 2025, Nilai Impor Capai USD18,92 Miliar Jakarta – Pada Maret 2025, impor Indonesia tercatat sebesar USD18,92 miliar. Nilai ini…
Mendorong Koperasi Merah Putih Buka Lapangan Pekerjaan Baru Jakarta - Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi desa melalui pembentukan 80 ribu…
Pertamina NRE Manfaatkan Teknologi AI untuk PLTS Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), subholding Pertamina yang fokus…
Pemerinah Pusat dan Daerah Bersinergi Tingkatkan Ekspor Perikanan Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng pemerintah daerah hingga BUMN…
Maret 2025, Nilai Impor Capai USD18,92 Miliar Jakarta – Pada Maret 2025, impor Indonesia tercatat sebesar USD18,92 miliar. Nilai ini…