NERACA

Jakarta - Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi desa melalui pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Inisiatif ini diproyeksikan mampu membuka antara 1 hingga 2 juta lapangan pekerjaan baru di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa keberadaan puluhan ribu koperasi ini akan menciptakan permintaan tinggi terhadap tenaga kerja di berbagai sektor.

"Beberapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk Kopdes Merah Putih seperti pengawas, hingga sopir yang bertugas mengantarkan barang. Kemudian kebutuhan tenaga kerja sopir truk yang akan mengangkut barang," ujar Budi Arie.

Jika masing-masing koperasi memiliki dua unit truk, maka setidaknya dibutuhkan 160 ribu pengemudi hanya untuk operasional distribusi barang. 

"Misalnya 2 truk masing-masing Kopdes, 80 ribu kali 2, 160. Paling tidak untuk pengemudi truk saja, sudah bisa menambah 160 ribu lapangan kerja, itu baru dari sopir truk," lanjut Budi Arie.

Pemerintah menargetkan agar seluruh desa di Indonesia memiliki koperasi aktif. Termasuk di dalamnya 27 ribu desa yang hingga kini belum memiliki koperasi sama sekali. 

"Itu artinya dari 27 ribu desa yang belum memiliki koperasi bisa terbentuk koperasi baru. Sisanya, bisa dilakukan pengembangan atau revitalisasi tergantung hasil musyawarah desa masing-masing," jelas Budi Arie.

Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari sektor penjaminan daerah. Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda), Agus Subrata, menilai program Kopdes Merah Putih merupakan peluang strategis untuk memperluas kapasitas bisnis perusahaan penjaminan di daerah.

"Secara bisnis ini (Kopdes) akan ada income bagi kami dan dari sisi lainnya kami dapat terlibat dalam mewujudkan program Asta Cita pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga secara otomatis akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," terang Agus.

Pihaknya menegaskan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga penjamin daerah beroperasi dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan profesional. 

"Kita memiliki corporate guarantee sehingga aktivitas penjaminan kami bisa dipertanggungjawabkan karena pemegang saham kami adalah Pemda," ujar Agus.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) sendiri tengah menjajaki kerja sama dengan Aspenda untuk memperkuat ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran lembaga penjamin di dalam sistem koperasi daerah diyakini akan memastikan berjalannya program ini secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga membuka kesempatan kerja yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono juga menegaskan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok, sekaligus menyerap hasil panen petani langsung dari desa.

Menurut Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar, keberadaan Kopdes Merah Putih merupakan pelaksanaan nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh kebijakan termasuk kebijakan pangan benar-benar menyentuh rakyat. 

 “Presiden Prabowo ingin yang diurusi prioritas rakyat, bukan elit, bagaimana supaya pemberdayaan masyarakat desa bisa terlaksana degan baik. Keinginan Bapak Presiden bagaimana negara itu ketemu sama rakyatnya, memangkas jarak antara pemerintah dan rakyatnya melalui Kopdes Merah Putih,” kata Mas Dar.

Selain itu, Kopdes Merah Putih hadir untuk memperkuat ketersediaan sembako yang terjangkau di desa sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dengan model koperasi, rantai distribusi pangan akan lebih efisien, dan potensi kenaikan harga akibat distribusi panjang dapat ditekan.

Mas Dar juga menyebutkan bahwa Kopdes Merah Putih dapat dijadikan sebagai agen penyalur pupuk subsidi, LPG, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini diyakini akan memperkuat ketahanan pangan desa dan mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang selama ini rawan spekulan.

“Kita ingin menjamin ketersediaan sembako sesuai HET, penyerapan gabah sesuai HPP Rp6.500/kg, memastikan pupuk terdistribusi dengan baik, memastikan rakyat di desa tidak kena pinjol karena simpan pinjamnya melalui Kopdes Merah Putih, termasuk kebutuhan LPG. Intinya bagaimana rakyat desa menggunakan instrumen Kopdes Merah Putih untuk mengakses pemerintah tanpa birokrasi yang panjang,” jelas Mas Dar.

 Program percepatan ini dilandasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Diharapkan lebih dari 80.000 koperasi terbentuk, baik melalui pendirian baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, maupun revitalisasi koperasi tidak aktif.