Oleh: Marwanto Harjowiryono 

Pemerhati Kebijakan Fiskal

Gelombang kebijakan tarif Trump yang diluncurkan pada awal April 2025 telah mengguncang aktivitas perdagangan global. Kebijakan ini bertujuan melindungi industri domestik AS, namun telah menciptakan riak ketidakpastian perekonomian global. Kondisi perekonomian sebagian besar negara di dunia menjadi terganggu, terutama mereka yang sarat eksposure perdagangan internasional.

Perekonomian Indonesia telah lama  terintegrasi dalam jaringan perdagangan global. Konsekuensinya, kebijakan tarif Trump berpotensi nuntuk menekan volume ekspor Indonesia dan negara-negara yang menjadi mitra dagang ke Amerika, termasuk China, Jepang, India dan lainnya.  Perkembangan ini akan memberikan tekanan langsung pada perubahan lanskap perdagangan global.

Tarif yang dikenakan pada barang-barang dari mitra dagang utama, termasuk beberapa yang berinteraksi erat dengan Indonesia, menyebabkan penurunan volume ekspor. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik. Namun berdampak pada berkurangnya pendapatan bagi para eksportir, berkurangnya lapangan kerja, dan pada akhirnya, tekanan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini juga membuat pasar keuangan global menjadi sangat fluktuatif.

Lebih dari sekadar penurunan ekspor, kebijakan tarif Trump juga memicu volatilitas di pasar keuangan global. Ketidakpastian yang melanda pasar modal internasional meningkatkan biaya pinjaman bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Investor yang mencari keamanan di tengah ketidakpastian, menarik modal mereka dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah.

Pelemahan ini, tidak semata sebagai masalah moneter,  namun memiliki implikasi serius terhadap utang Indonesia. Sebagian utang pemerintah merupakan utang luar negeri dan obligasi pemerintah  dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing. Pelemahan rupiah berdampak pada meningkatnya  beban utang dalam APBN yang dikalkulasi  dalam rupiah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Akan muncul risiko lain, seperti tekanan peningkatan biaya utang, risiko gagal bayar, dan ketergantungan pada pasar modal global. Lebih lanjut, tantangan pengelolaan utang Indonesia pada 2025 semakin kompleks dengan adanya kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo dalam jumlah signifikan.

Proyeksi menunjukkan bahwa APBN 2025 harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk melunasi pokok bunga utang (15 % dari belanja)  dan membayar pokok (22% dari belanja sebagai pembiayaan). Besaran kewajiban utang yang jatuh tempo ini menjadi risiko APBN karena akan  membatasi ruang fiskal, terutama untuk alokasi anggaran pada sektor produktif lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Di tengah badai ini, Indonesia menunjukkan resiliensi yang patut diapresiasi. Pemerintah dan Bank Indonesia merespon dengan kebijakan yang hati-hati dan strategis. Diversifikasi ekspor menjadi salah satu pilar utama respon Indonesia. Pemerintah aktif mencari pasar baru untuk produk-produk Indonesia, mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi. BI menjaga suku bunga dan nilai tukar agar lebih stabil, sementara pemerintah mengelola anggaran dengan bijak.

Selain itu, Indonesia perlu untuk meningkatkan investasi asing langsung (FDI) sebagai sumber pembiayaan alternatif. FDI tidak hanya memberikan modal, tetapi juga transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja. Kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain juga diperkuat, membuka peluang baru bagi ekspor Indonesia.

Kemampuan Indonesia untuk beradaptasi dan merespon tantangan global, termasuk dampak tarif Trump dan beban kewajiban utang yang jatuh tempo pada 2025, akan sangat menentukan stabilitas ekonomi jangka panjang. Pemerintah diharapkan terus menjaga disiplin fiskal, mendorong diversifikasi ekonomi, dan memperkuat kerjasama internasional untuk memastikan utang negara tetap terkendali dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.