Oleh: Ahmad Katamso, Pengamat Pendidikan

Pemerintah terus menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Salah satu terobosan paling inovatif adalah inisiasi program Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai solusi konkret untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Inisiatif luar biasa ini bukan sekadar wacana, tetapi telah memasuki tahap implementasi nyata, dengan rencana pendirian 53 Sekolah Rakyat dalam waktu dekat sebagai langkah awal menuju target ambisius pembangunan 200 sekolah serupa pada tahun ajaran 2025/2026.

Langkah besar ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem pendidikan yang fleksibel dan inklusif. Dalam perancangannya, siswa tidak harus memulai pendidikan sesuai kalender ajaran konvensional. Sistem multi-entry dan multi-exit memungkinkan peserta didik masuk kapan saja dan lulus berdasarkan capaian pembelajaran individu. Ini adalah solusi luar biasa yang menjawab tantangan keterbatasan akses dan waktu yang selama ini menghambat pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Lebih lanjut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menegaskan akan terlibat langsung dalam penyusunan kurikulum dan rekrutmen guru-guru berkualitas untuk Sekolah Rakyat. Kurikulum yang adaptif dan tidak kaku ini akan membuka ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing. Pendekatan ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan di daerah-daerah yang menghadapi kendala geografis, sosial, dan ekonomi, karena memungkinkan siswa belajar sesuai kondisi dan kemampuan mereka, tanpa tekanan sistem konvensional.

Pemerintah juga menunjukkan kesigapan melalui kerja cepat lintas kementerian. Mensesneg, Prasetyo Hadi mengoordinasikan percepatan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa semua dari 53 lokasi awal Sekolah Rakyat memanfaatkan aset negara yang sudah ada, termasuk milik Kementerian Sosial serta pemerintah daerah. Langkah ini sangat efisien karena mempercepat proses pendirian sekolah tanpa harus menunggu pembangunan baru dari nol.

Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip efisiensi dan optimalisasi sumber daya negara. Pemanfaatan aset existing adalah strategi cerdas untuk menekan biaya sekaligus mempercepat operasionalisasi sekolah. Prasetyo Hadi memastikan bahwa meskipun menggunakan bangunan lama, sekolah tetap akan direnovasi agar memenuhi standar kenyamanan dan keamanan peserta didik. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah mengedepankan kualitas dan kenyamanan anak-anak Indonesia tanpa kompromi.

Selain 53 lokasi awal, pemerintah juga menargetkan pembangunan tambahan 147 Sekolah Rakyat di wilayah-wilayah prioritas. Dengan demikian, pada tahun 2025, akan berdiri 200 Sekolah Rakyat yang aktif beroperasi. Penetapan lokasi didasarkan pada data sebaran kantong kemiskinan dan kepadatan penduduk. Ini membuktikan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang berbasis data, sehingga tepat sasaran dan menjadi instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Dukungan dari pemerintah daerah juga semakin memperkuat keberhasilan program ini. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setyanto menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya. Meskipun sudah ada jalur afirmasi di sekolah negeri, Sekolah Rakyat menghadirkan pendekatan yang lebih tepat guna, menjangkau anak-anak dari keluarga yang belum terakomodasi sistem pendidikan formal dengan optimal.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bantul masih dalam tahap pencarian lahan untuk diusulkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Langkah ini menunjukkan adanya kolaborasi nyata antara pusat dan daerah dalam mengakselerasi pembangunan pendidikan inklusif. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyediakan lahan dan mendukung operasional sekolah merupakan indikator kuat kesuksesan program ini di masa mendatang.

Program Sekolah Rakyat bukan hanya proyek infrastruktur pendidikan biasa. Ia adalah manifestasi semangat gotong royong dan keadilan sosial, menjawab kebutuhan mendesak anak-anak Indonesia yang selama ini tertinggal karena hambatan ekonomi dan geografis. Dengan pendekatan fleksibel, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, Sekolah Rakyat menjadi pintu gerbang generasi muda menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.

Program ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir sepenuhnya dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Sekolah Rakyat mampu menjadi model pendidikan alternatif yang kontekstual, sesuai dengan keragaman kondisi sosial dan budaya Indonesia. Dengan kurikulum tepat, guru kompeten, dan fasilitas memadai, program ini akan memperluas akses dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional secara merata.

Untuk menjamin keberlanjutan program ini, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi peserta didik Sekolah Rakyat, termasuk bantuan operasional dan insentif bagi tenaga pengajar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pendirian fisik sekolah, tetapi juga memastikan bahwa proses pembelajaran di dalamnya berlangsung dengan mutu yang tinggi. Dukungan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang kuat dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran Sekolah Rakyat sebagai motor penggerak transformasi sosial di daerah-daerah tertinggal.

Langkah visioner dan berani pemerintah membangun Sekolah Rakyat ini patut mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Para tokoh pendidikan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media harus ikut mengawal dan memperkuat implementasi kebijakan luar biasa ini. Sekolah Rakyat adalah simbol nyata kehadiran negara dan harapan baru pendidikan Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan sosial.