NERACA

Banjarmasin – Kondisi kelistrikan di Pulau Kalimantan dipastikan aman selama selama Ramadan dan jelang Idul Fitri tahun 2025. Kapasitas terpasang Kalimantan dibandingkan dengan beban puncak dan cadangan, masih surplus 38 persen. Artinya secara keseluruhan, tidak ada masalah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia saat meninjau Gas Insulated Switchgear (GIS) Ulin 150 kV PT PLN (Persero) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengungkapkan Daya Mampu Netto (DMN) Kalimantan mencapai 3.334 MW, dengan Beban Puncak (BP) sebesar 2.412 MW, sehingga cadangan daya atau Reserve Margin mencapai 922 MW atau setara 38 persen. Selain itu, pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik termasuk batu bara, gas, dan BBM, juga dalam kondisi aman.

"Kami sudah mengecek ketersediaan bahan bakar di _power plant_. Alhamdulillah, tidak ada kendala, karena rata-rata stok cukup untuk 20 hingga 30 hari," jelasnya.

Secara nasional, pasokan listrik juga dalam kondisi stabil. Berdasarkan data Peta Kelistrikan Nasional, DMN nasional tercatat sebesar 67.415 MW, dengan beban puncak sebesar 45.280 MW dan cadangan daya mencapai 22.135 MW atau sekitar 49 persen.

"Secara keseluruhan, kondisi pembangkit, transmisi, dan distribusi nasional dalam keadaan aman, dengan cadangan daya 49 persen," tegas Bahlil.

Bahlil mengaku terkesan dengan lonjakan penggunaan mobil listrik di Kalimantan. Berdasarkan data PT PLN (Persero), jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) meningkat pesat dari 32 unit pada periode Lebaran tahun 2024 menjadi 209 unit pada proyeksi Lebaran 2025.

"Saya cukup kaget dengan tingkat pemakaian mobil listrik di Kalimantan. SPKLU itu naiknya kurang lebih sekitar 6,5 kali lipat dibandingkan tahun kemarin," kata Bahlil.

Adapun untuk mengantisipasi peningkatan ini, PT PLN (Persero) terus memperluas infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Saat ini, terdapat 209 SPKLU di 167 lokasi yang tersebar di seluruh Kalimantan, dengan jarak antar-SPKLU sekitar 40 kilometer. "Tujuannya adalah memastikan pengguna mobil listrik tidak kesulitan dalam mengisi daya," tambah Bahlil.

Selain itu, PT PLN telah menyiapkan tenaga teknis dan fasilitas pendukung agar layanan tetap optimal. PT PLN telah menyiapkan sekitar 1.660 tenaga operasional, serta aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna mendapat bantuan jika terjadi kendala, termasuk layanan _mobile charger.

Terkait kendaraan listrik, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan, pemerintah Indonesia mentargetkan 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua di jalan pada tahun 2030 mengaspal di jalan raya. Untuk itu, Kemeterian ESDM terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukungnya sehingga terbetuk ekosistem kendaraan Listrik.

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang ambisius untuk penerapan kendaraan listrik, yang bertujuan untuk memiliki 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua di jalan pada tahun 2030," ungkap Dadan.

Saat ini, Dadan mengakui masih terdapat kesenjangan harga yang tinggi antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional. Untuk menutup dasparitas harga tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak dan subsidi untuk mobil listrik, mobil hibrida, dan sepeda motor listrik.

"Indonesia menyiapkan dana USD455 juta untuk mensubsidi penjualan sepeda motor listrik. Subsidi tersebut mencakup penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran," ujar Dadan.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, untuk mendukung terbentuk ekositem kendaraan listrik, Pemerintah terus memperbanyak pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) yang diperkirakan pada tahun 2030 mendatang membutuhkan 32.000 unit SPKLU untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.

Bersamaan dengan pengembangan stasiun pengisian daya umum, ketersediaan pengisi daya di rumah juga sama pentingnya untuk menciptakan infrastruktur pengisian daya yang komprehensif. Untuk memfasilitasi pengisian daya di rumah, PT PLN menawarkan insentif seperti harga khusus untuk peningkatan sistem kelistrikan dan potongan tarif untuk pengisian daya semalaman. Langkah-langkah ini dirancang untuk mendorong lebih banyak penduduk untuk mengadopsi kendaraan listrik dengan membuat pengisian daya menjadi nyaman dan hemat biaya.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada elektrifikasi angkutan jalan penumpang, pemerintah Indonesia juga mengakui kontribusi signifikan angkutan jalan raya terhadap emisi CO2. Sebagai respons strategis, pemerintah saat ini sedang mengembangkan standar penghematan bahan bakar untuk kendaraan berat, sebagai kunci untuk menurunkan emisi dalam jangka pendek dan menengah.