NERACA

Depok - Tuntaskan upaya kolaborasi yang sinergi terintegrasi secara masif dengan tingkat produktivitas yang tinggi, terhadap masalah kemiskinan dan pemberdayaan ekonominya, maka bisa dipacu percepatan kemajuan seluruh warga Depok sesuai visi misi Walikota Depok 2025-2030 bersama visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Demikian rangkuman paparan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Depok Dr.Hj. Devi Maryori M.Kes dalam Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah (FRKOD) 2025 wawancara dengan wartawan Ekonomi NERACA untuk rancangan kegiatan program Dinsos Kota Depok tahun anggaran 2026 di Kota Depok, baru-baru ini.  

Menurutnya, hal tersebut juga disinergikan dengan rancangan visi provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan visi Indonesia Emas 2025- 2045."Yang berdaulat sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari potensi ribuan pulau dengan kekayaan sumber daya alam dan manusia terbesar di dunia," tutur Kadinsos Devi Maryori optimis dengan kepemimpinan pasangan Walikota Depok 2025-2030 DR.Drs.H. Supian Suri MA, MM dan H. Chandra Rahmansyah S.Kom.

Selain berdaulat, lanjutnya, sebagai negara kepulauan juga memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.

Apalagi, katanya, NKRI bisa makin maju, berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil dipacu wujudkan  warga Jabar termaju pada tahun 2045 dengan visinya "Jabar Istimewa" berkelanjutan pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial dan lingkungan.

"Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya," ujar Devi Maryori kepada NERACA.

Bahkan, tambahnya, berdaya saing dunia provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan kompetitif di tingkat dunia dalam berbagai aspek. Dan, berkelanjutan menjamin kelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang secara berkesinambungan. Dan, hal ini dilaksanakan selama 4 tahap periodisasi pembangunan untuk mencapai visi Jawa Barat pada tahun 2045.

Hal Istimewa lainnya, dijelaskan situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi Jawa Barat. di bawah kepemimpinan gubernur yang semangat berkeinginan/berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan perubahan paripurna, dan teratas.

"Sehingga visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang Pembangunan berada dalam kondisi istimewa: pendidikan istimewa. Kesehatan istimewa, infrastuktur istimewa, ekonomi masyarakat istimewa, sosial budaya istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa," ujar Kadinsos Kota Depok kepada NERACA.

Menurutnya  tantangan pembangunan bidang sosial yang perlu dituntaskan masalah utamanya diantaranya: kesenjangan social masyarakat, terjadinya bencana alam, munculnya dampak/konflik sosial masyarakat, ketergantungan masyarakat, kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dalam upaya pemberdayaan berbagai kebutuhan hidup dan ekonominya."Selain itu penurunan Tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya meyakinkan.

Selain tantangan yang harus dilewati dengan berbagai program juga masalahnya, diantaranya yaitu: tingkat kemiskinan masih tinggi, data persasaran program penanggulangan kemiskinan belum akurat, program perlindungan sosial bagi masyarakat masih belum maksimal koordinasi dan program antar stakeholder se Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana.

Oleh sebab itu perlu tantangan tindak lanjut dampaknya, perlindungan sosial yang adaptif, pemadanan data kemiskinan, peningkatan koordinasi dan kolaboratif lintas sektor, peningkatan jejaring pengamanan

sosial, peningkatan dan pemberdayaan ekonomi  masyarakat.

Sedangkan isu strategis kesra diantaranya: data penerima SPM yang membutuhkan panti provinsi belum tersedia; beberapa wilayah di Jawa Barat yang tergolong resiko tinggi kejadian bencana; peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah sosial belum optimal dan; kontribusi pilar-pilar sosial sebagai mitra terdepan belum optimal.

Dan, juga sistem penanganan kesejahteraan sosial belum seluruhnya berbasis digital; belum optimalnya graduasi penduduk miskin; peningkatan jumlah lanjut usia yang tidak produktif dan belum tersedianya data populasi PPKS yang akurat komperhensif.  

"Dan, ketersediaan data PPKS SPM yang membutuhkan panti provinsi revitalisasi pusat pelayanan rehabilitasi social, peningkatan efektifitas penanganan korban bencana dan peningkatan peran lembaga kesejahteraan dan pilar pilar social, pengembangan inovasi dan kolaborasi dalam penanganan masalah

kesejahteraan social, juga pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, asistensi rehabilitasi sosial bagi lanjut usia, peningkatan kerjasama kolaborasi yang terintegrasi antar semua pihak dalam pengumpulan data populasi PPKS," demikian dijelaskan Dr.Hj. Devi Maryori M.Kes Kadis Sosial Kota Depok kepada NERACA. DasmIr