NERACA

Sukabumi - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menekankan, pentingnya visi menuju Kota Sukabumi Bercahaya. Ia mengungkapkan, bahwa struktur pemerintahan yang ada sudah sangat matang, dan siap untuk melaksanakan pembangunan yang lebih baik.

"Saya minta persetujuan publik di Kota Sukabumi, secara struktural ini sangat bagus. Kita harus bekerja secara strategis, bukan hanya teknis," ujar Ayep, saat membuka Forum Konsultasi Publik untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, di Pusat Kajian Islam, Selasa (18/3). Agenda yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, dihadiri juga oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, SKPD, dan unsur pentahelix.

Dalam forum tersebut, Ayep juga mengingatkan bahwa anggaran hibah yang tidak sehat harus dikontrol dengan baik. Hal itu sesuai dengan arahan dari Gubernur, yang anggaran hibah itu terkena efisiensi.

"Saya ingin Kota Sukabumi menjadi kota yang produktif dan mandiri. Untuk tahun 2025, karena ada perintah langsung dari gubernur, maka hibah akan terkena efisiensi. Uang tersebut akan saya alihkan kepada kebersihan kota," jelasnya.

Untuk itu, Ayep menekankan bahwa hibah harus  diberikan kepada lembaga yang memberikan sumbangsih langsung kepada pemerintah Kota Sukabumi. Selain itu juga, Ia akan meningkatkan perizinan dan memperkuat fiskal, yang sangat strategis untuk pembangunan."Dengan harapan, agar ada keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer ke daerah," ungkapnya.

Forum Konsultasi Publik ini menjadi langkah awal yang penting dalam menyusun RPJMD yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, akan dihasilkan rencana pembangunan yang lebih relevan dan efektif.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, mengungkapkan, dokumen rancangan RPJMD sudah sangat spesifik. Ia menjelaskan, bahwa proses penyusunan ini merupakan kelanjutan dari RPJPD yang telah diselesaikan sebelumnya.”Kuncinya adalah, melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif," katanya.

Asep mengungkapkan, betapa pentingnya pengertian RPJMD yang harus selesai dalam waktu enam bulan, atau sekitar Agustus 2025. Makanya, kata Asep, di gelarnya forum ini, untuk meminta masukan dan saran dari berbagai pihak, terkait isu-isu aktual dan strategis yang dihadapi Kota Sukabumi."Kita perlu menyamakan persepsi dan pemahaman, tentang visi dan misi yang ingin dicapai," jelasnya.

Proses penyusunan RPJMD ini, sambung Asep, juga akan melibatkan konsultasi dengan DPRD dan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat."Yang jelas, bahwa tahapan yang dilalui akan beririsan dengan rencana strategis kepala daerah, sehingga diharapkan hasilnya dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh," pungkasnya.

Sebelumnya diwartakan, Asep menerangkan, RPJMD merupakan dokumen makro yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Sementara Renstra, menjadi pegangan bagi masing-masing perangkat daerah dalam merencanakan program jangka menengah.

“Kami telah memulai proses ini dengan mengajukan Keputusan Wali Kota (Kepwal) untuk membentuk Tim Penyusun RPJMD dan Renstra, serta melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas internal,” ujarnya.

Setelah Kepwal disahkan, sambung Asep, Bappeda akan mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk mengikuti bimtek pada awal Februari. Proses penyusunan RPJMD akan dimulai setelah pelantikan wali kota, dengan tahapan penyusunan rancangan awal yang akan diserahkan ke DPRD.

“Rancangan ini diperkirakan akan dikirim pada Maret, sebelum kemudian dibahas lebih lanjut. Setelah itu, rancangan RPJMD akan dimasukkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan pada April, setelah Idul Fitri,” tuturnya.  Arya