NERACA

Surakarta – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja  sama (PKS) antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam pengembangan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) siap ekspor di UNS, Surakarta, Jawa Tengah. 

Dokumen kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional  Fajarini Puntodewi dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNS Didik Gunawan Suharto.

“Melalui perjanjian kerja sama ini, Kemendag siap bekerja sama  dengan UNS dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi pelaku UMKM berorientasi ekspor,” ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Budi berharap, kerja sama Kemendag dan UNS semakin membuka ruang bagi akademisi dan mahasiswa untuk berkontribusi dalam program prioritas Kemendag. Akademisi diharapkan  dapat berkontribusi dalam pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan ekspor oleh UMKM melalui program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

PKS ini merupakan implementasi nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 31 Oktober 2024 tentang implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar-Kampus  Merdeka. Ruang lingkup PKS antara lain tentang pendampingan penelitian  serta peningkatan kapasitas pengembangan ekspor bagi para akademisi, dan juga  pendampingan UMKM hasil  inkubasi  bisnis dari UNS.  

Sebagai langkah awal implementasi kerja sama ini, Kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) akan mendukung UNS sebagai juri pada Sustainable Business Plan Competition yang merupakan kompetisi bisnis yang terbuka bagi mahasiswa dan UMKM. 

Selain itu, Ditjen PEN akan memberikan pendampingan orientasi ekspor bagi pelaku UMKM pemenang.T

Budi menyampaikan apresiasi kepada UNS atas penghargaan yang diberikan. Budi pun berpesan kepada mahasiswa UNS untuk terus mengejar prestasi sebaik-baiknya. 

“Pesan bagi adik-adik mahasiswa bahwa prestasi itu tidak berhenti di nilai-nilai  yang  tertulis  dalam lembaran ijazah, namun bagaimana kita mampu membawa apa yang kita dapatkan di masa kuliah ke dalam dunia nyata,” urai Budi. 

Budi  juga menyampaikan, universitas mempunyai  tantangan yang cukup besar untuk memastikan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan industri dan meningkatkan daya serap  lulusan. Universitas juga harus dapat beradaptasi dengan teknologi dan memaksimalkan bonus demografi. 

“Jangan sampai bonus demografi dimanfaatkan negara lain. Ini menjadi tugas kita untuk  membekali generasi muda agar mandiri dan siap mengisi pembangunan,” jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman pun menekankan UMKM membutuhkan semangat kemitraan untuk mengembangkan skala usaha.

"Saat korporasi besar luluh lantah akibat pandemi COVID-19, UMKM hadir sebagai penyelamat ekonomi bangsa ini. Pengusaha UMKM tidak butuh belas kasih, tapi butuh semangat kemitraan," ujar Menteri Maman.

Menurut Maman semangat yang tepat untuk pengusaha UMKM bukan Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan Corporate Business Responsibility (CBR). 

"Kalau menempatkan UMKM dalam perspektif sosial, saya pastikan tidak akan bisa maju dan tumbuh. Tapi kalau UMKM ditempatkan dalam perspektif business responsibility, Insyaallah UMKM itu akan tumbuh," ujar Maman.

Hal ini karena, Maman melanjutkan, pendekatannya adalah pendekatan ekonomi kapital. Dimana ada ikatan untung rugi dan profesionalisme.

"Pada kesempatan ini saya mengimbau dan mengajak kepada teman-teman, mari kita libatkan UMKM dalam pendekatan kemitraan, dalam pendekatan B to B, dalam pendekatan profesionalisme," kata Maman. 

Maman juga menyampaikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), untuk usaha kecil dan menengah merupakan terobosan yang luar biasa. 

"Secara spirit munculnya aturan baru dalam Undang-Undang Minerba memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah dalam menaikkan level usahanya. Karena kita ingin mengangkat sektor UKM sebagai sebuah sektor yang betu-betul menjadi penopang ekonomi negara, sama seperti di China, Korea Selatan, Jepang, dan di beberapa negara maju lainnya," papar Maman.

Maman juga menyampaikan tantangan terbesar Kementerian UMKM adalah membangun konektivitas antara UMKM dan usaha besar.

"Sampai hari ini belum terjadi sebuah konektivitas antara UMKM dan usaha besar, persis seperti yang disampaikan Profesor Bambang Brojonegoro. Untuk itu ke depan, kami akan memberi prasyarat kepada usaha kecil dan menengah yang mendapatkan IUP, agar dapat terbangun rantai pasok," kata Maman.

Tahun 2025 menandai era baru bagi Indonesia dengan pemerintahan yang berfokus pada investasi, demokrasi, dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.