NERACA

Jakarta - Pemerintah terus mengoptimalkan pengembangan ekonomi biru sebagai strategi keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Langkah ini diambil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga ekosistem laut yang semakin terancam akibat eksploitasi berlebihan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pendekatan ekonomi biru menjadi prioritas nasional dalam pembangunan sektor kelautan. 

“Kami telah menerapkan kebijakan berbasis ekosistem, termasuk pengendalian penangkapan ikan terukur dan rehabilitasi ekosistem pesisir. Langkah ini memastikan pemanfaatan laut yang berkelanjutan tanpa merusak biodiversitas,” ujar Trenggono.

Lebih lanjut, pentingnya investasi di sektor perikanan berkelanjutan dan energi terbarukan berbasis laut. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat pesisir dapat mempercepat pengembangan industri perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, serta bioekonomi laut.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 Trenggono juga mentakan, “kita harus terus bercermin agar terus berupaya menjadi baik. Sudahkah saya menjalankan fungsi saya dengan baik? Lakukan terus perbaikan.”

Adapun untuk mendorong percepatan pencapaian kebijakan Ekonomi Biru, Inspektorat Jenderal harus memberikan pengawasan secara berkelanjutan yang dapat mendeteksi adanya penyimpangan, mencegah tindak kecurangan dan meningkatkan kualitas pencapaian program KKP.

Lebih lanjut, KKP melanjutkan pelaksanaan program-program prioritas berbasis ekonomi biru. Program tersebut dikebut pelakasanaannya untuk keberlanjutan ekosistem sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Program prioritas ekonomi biru KKP mencakup lima agenda besar meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Lalu pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

Dalam penyiapan kerangka kebijakan ekonomi biru, telah diterbitkan dua Peraturan Pemerintah yaitu PP No 11 tahun 2023 dan PP No 26 tahun 2023. Selain itu, terdapat beberapa Peraturan Menteri yang telah diselesaikan oleh KKP, di antaranya untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Mengenai dua kebijakan ini Menteri Trenggono memastikan pelaksanaan keduanya harus dibarengi dengan kajian dan kesiapan matang, baik sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya. 

Trenggono memaparkan, bentuk implementasi program ekonomi biru diantaranya penguatan infrastruktur teknologi monitoring, melanjutkan pembangunan modeling budidaya, integrasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, memperbaiki dan melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil serta terluar dari kerusakan, penguatan sarana prasarana pelabuhan, penangangan sampah plastik di laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hal senada diungkapkan Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB, Rokhmin Dahhuri MS, bahwa perlunya pendekatan ilmiah dalam pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya peran teknologi dalam mendorong ekonomi biru. 

“Ekonomi biru harus berbasis pada data yang akurat dan pendekatan ilmiah untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya laut harus memperhatikan kapasitas regenerasi alam. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) bisa menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut,” kata Rokhmin.

Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rahmat Mulianda, berharap kebijakan ekonomi biru dapat memberikan manfaat langsung bagi nelayan kecil. 

“Nelayan tradisional masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan alat tangkap ramah lingkungan, akses ke pasar, hingga fluktuasi harga hasil tangkapan. Kami berharap kesejahteraan nelayan dapat meningkat sebagai bagian dari strategi ekonomi biru,” ungkap Rahmat.

Pemerintah berencana memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan ekonomi biru, termasuk melalui regulasi yang lebih adaptif, insentif investasi, serta edukasi bagi masyarakat pesisir agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian laut. 

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pesisir menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekosistem laut.