Pemerintah terus memastikan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, berjalan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bareskrim Polri telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pembangunan pagar laut yang meresahkan masyarakat setempat.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, tindakan yang diambil telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kementerian serta didasarkan pada aturan yang berlaku. Menurutnya, tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum ini, melainkan upaya konkret untuk menjaga keberlanjutan ekologi dan menindak tegas pelanggaran yang dapat merusak lingkungan laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP) telah memberikan sanksi administratif kepada dua individu yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. Kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T dijatuhi denda sebesar Rp 48 miliar berdasarkan luas dan ukuran pagar laut yang mereka bangun. Sanksi ini dijatuhkan setelah dilakukan penyelidikan mendalam yang membuktikan keterlibatan mereka dalam proyek ilegal tersebut. Kedua individu tersebut telah mengakui kesalahan mereka dan menyatakan kesediaan untuk membayar denda yang telah ditetapkan.

Investigasi yang dilakukan KKP mengungkap bahwa pembangunan pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer ini telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan di kawasan tersebut. Pagar yang menyerupai labirin ini tidak hanya menghambat akses nelayan ke perairan tempat mereka mencari nafkah, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan penyelesaian kasus ini dengan cara yang adil dan transparan.

Selain tindakan administratif yang dilakukan oleh KKP, Bareskrim Polri juga melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap aspek pidana dari kasus ini. Penyidik menemukan indikasi pemalsuan dokumen dalam proses permohonan hak atas tanah yang terkait dengan pagar laut tersebut.

Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa pemalsuan dokumen tersebut merupakan bagian dari skema yang lebih luas dalam proyek pembangunan pagar laut ilegal ini. Dengan adanya tindakan hukum yang tegas, diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Jelas, pemerintah menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam penanganan kasus ini bertumpu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua langkah yang diambil oleh KKP dan Bareskrim Polri didasarkan pada fakta hukum yang jelas serta bertujuan untuk menegakkan keadilan tanpa kompromi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara lembaga pemerintah menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua aspek pelanggaran dapat ditangani secara menyeluruh.

Dalam penanganan kasus ini, KKP juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah tidak menentang pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi semua proyek harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan ekosistem dan masyarakat akan ditindak dengan tegas.

Di sisi lain, upaya penyelesaian kasus ini juga melibatkan pendekatan sosial untuk memitigasi dampak yang telah terjadi pada masyarakat, khususnya para nelayan yang terdampak. Pemerintah tengah mengkaji solusi yang dapat memastikan bahwa nelayan tetap dapat mengakses perairan yang menjadi sumber penghidupan mereka tanpa hambatan. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan stabilitas dan ketertiban di wilayah perairan yang terdampak.