Kasus penahanan  Dirut Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan beserta 8 direksi dan rekanan, atas dugaan korupsi impor minyak menimbulkan dampak luas bagi Pertamina, baik dari segi ekonomi, regulasi, kepercayaan publik, maupun stabilitas industri energi.  Dari sisi keuangan, skandal ini merugikan negara hingga Rp193,7 triliun per tahun dan diprakiraan mencapai 1 Kuadtriliun atau tepatnya Rp968,5 Triliun selama periode  2018-2023.

Kerugian ini belum memperhitungkan kerugian publik berupa kerugian membeli RON 92 namun kualitasnya dioplos sehingga oktannya tidak jelas antara RON 88, RON 90 dan aditif lainnya. Kualitas yang tidak sesuai tersebut menyebabkan performance kendaraan menjadi turun dan menyebabkan kerusakan kendaraan di jangka panjang. Jelas, skandal ini juga berpotensi mempengaruhi arus kas, investasi, serta strategi pertumbuhan Pertamina.

Di sisi reputasi, kepercayaan publik terhadap Pertamina tergerus akibat praktik pengoplosan BBM, yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan mitra bisnis.  Meski distribusi energi nasional tetap stabil, kasus ini menjadi peringatan penting bahwa ketahanan energi tidak hanya bergantung pada kuantitas suplai, tetapi juga pada transparansi dan integritas tata kelolanya.

Untuk memulihkan kepercayaan dan stabilitas, Pertamina harus melakukan reformasi menyeluruh dalam pengelolaan bisnisnya, memastikan akuntabilitas penuh, serta meningkatkan efisiensi, transparansi dalam rantai pasok energi nasional termasuk memberikan kompensasi kepada publik.

Praktik korupsi impor minyak yang dibongkar Kejaksaan Agung  ini berdampak langsung pada arus kas dan keuangan Pertamina.  Selama periode 2018–2023, Pertamina Patra Niaga diduga membeli minyak mentah dan BBM dengan harga yang di-mark up, sehingga perusahaan membayar jauh lebih mahal daripada seharusnya.

Akibatnya, terjadi kebocoran keuangan perusahaan dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun (sekitar US$12 miliar). Kebocoran sebesar ini berpotensi mengurangi profitabilitas Pertamina dan memperburuk arus kas, karena dana yang semestinya bisa digunakan untuk investasi atau penguatan modal justru hilang.

Dalam jangka pendek, Pertamina mungkin harus menyesuaikan laporan keuangannya untuk mencerminkan kerugian ini, dan pemerintah bisa jadi perlu menutup kekurangan (misalnya melalui penyertaan modal atau subsidi tambahan) guna menjaga kesehatan finansial Pertamina.

Pemerintah tidak memiliki kemewahan ruang fiskal sehingga akhirnya publik yang akan dikenakan kerugian, baik berupa pemangkasan anggaran APBN terhadap layanan sosial ataupun pengenaan pajak lebih tinggi.

Meskipun pengungkapan kasus pengoplosan ini berdampak positif di jangka panjang karena penghentian praktik ilegal tersebut ke depan dapat mengurangi biaya impor dan meningkatkan efisiensi, sehingga memperbaiki arus kas jangka panjang.

Tidak hanya itu. Kasus ini dapat mengguncang kepercayaan mitra global dan investor asing terhadap Pertamina.  Mitra internasional, seperti perusahaan energi asing yang bermitra dalam proyek kilang atau eksplorasi, mungkin mengevaluasi ulang risiko bekerja sama dengan Pertamina pasca-skandal.

Reputasi governance yang tercoreng membuat investor lebih berhati-hati, khawatir akan ketidaktransparanan dan potensi kerugian finansial akibat praktik curang.  Tekanan publik dan investor dapat membuat Pertamina lebih sulit menggaet investasi baru atau pinjaman luar negeri dengan bunga rendah hingga perusahaan membuktikan adanya pembenahan tata kelola.

Namun, bila pemerintah dan Pertamina berhasil melakukan pembenahan menyeluruh, kepercayaan mitra global bisa pulih. Mitra strategis mungkin justru menuntut penerapan compliance dan transparansi lebih ketat sebagai syarat kelanjutan investasi. Semoga.