Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani dampak kebangkrutan PT Sritex terhadap para pekerja. Sejumlah langkah konkret telah diambil untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi serta menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi industri tekstil nasional. Pendekatan yang mengutamakan stabilitas ekonomi ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Keputusan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kelangsungan industri tekstil yang menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, para pekerja terdampak PHK akan kembali bekerja dalam waktu dua minggu. Kepastian ini memberikan ketenangan bagi ribuan karyawan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada PT Sritex. Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan berbagai pihak guna menemukan solusi terbaik. Pemerintah juga memastikan bahwa proses ini dikawal secara menyeluruh agar seluruh hak pekerja dapat diberikan sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan adanya kepastian ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja merupakan prioritas utama dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pembayaran pesangon, tunjangan, serta hak-hak lainnya yang mungkin timbul akibat restrukturisasi perusahaan.

Tidak hanya itu. Tim Kurator PT Sritex Nurma Sadikin menyatakan, proses rekrutmen kembali karyawan yang terdampak PHK akan menjadi prioritas investor baru. Penyewaan aset perusahaan oleh investor bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional dan mempersiapkan skema bisnis yang lebih baik di masa depan. Para pekerja yang sebelumnya terdampak PHK akan didata ulang agar dapat segera kembali bekerja sesuai kapasitas yang dibutuhkan.

Selain itu, skema bisnis yang lebih modern dan adaptif diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri tekstil nasional di pasar global. Restrukturisasi ini juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan efisiensi produksi sehingga perusahaan dapat bersaing dengan industri tekstil dari negara lain.

Pemerintah juga mendorong PT Sritex untuk tetap beroperasi di sektor tekstil dengan pendekatan bisnis yang diperbarui. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut bahwa komunikasi dengan investor telah berlangsung guna memastikan alih kelola perusahaan berjalan dengan baik. Dukungan terhadap industri tekstil terus diberikan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga mendorong agar perusahaan-perusahaan tekstil lainnya dapat melakukan diversifikasi produk guna memperkuat ketahanan industri di tengah tantangan global. Dengan adanya diversifikasi ini, industri tekstil nasional diharapkan lebih tahan terhadap fluktuasi permintaan global dan perubahan tren pasar.

Pemerintah juga menggandeng berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat ekosistem industri tekstil nasional. Langkah ini mencakup kebijakan fiskal yang mendukung industri, pemberian insentif bagi investor yang ingin mengembangkan bisnis di sektor tekstil, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan. Dengan demikian, tenaga kerja yang terdampak tidak hanya dapat kembali bekerja tetapi juga memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menghadapi persaingan industri.

Kondisi ini mencerminkan hubungan industrial yang kondusif, di mana pekerja, serikat buruh, dan pemerintah memilih pendekatan solutif ketimbang aksi yang dapat memperkeruh situasi.