NERACA

Jakarta - Aktivis mahasiswa 1998 Haris Rusly Moti menilai kepentingan geopolitik berpotensi mulai menunggangi situasi sosial untuk berupaya menciptakan eskalasi politik melalui rekayasa salah paham atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Haris dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (20/2), menyebut sejumlah kebijakan tersebut, yakni keputusan menjadi anggota BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas, penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri, efisiensi, hingga program hilirisasi komoditi.

“Polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui media sosial dan open source (perangkat lunak sumber terbuka),” kata Haris.

Salah satu contohnya, kata dia, masyarakat dihadapkan dengan pemengaruh (influencer) dan pendengung (buzzer) yang membenturkan kelompok-kelompok tertentu. Haris meyakini protes dan kritik yang muncul karena kesalahpahaman atas kebijakan strategis pemerintah.

“Menurut saya, dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya. Namun, membutuhkan pemahaman, penyesuaian, dan penyempurnaan di tingkat implementasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan wajar jika terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat maupun mahasiswa. Karena menurut dia, pemangku kebijakan di tingkat pusat hingga daerah masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dalam pelaksanaan program strategis itu.

“Wajar jika terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa. Sebagai contoh, isu yang diangkat gerakan mahasiswa justru mempersoalkan soal efisiensi yang ditujukan untuk mencegah kebocoran dan mengendalikan utang luar negeri yang sudah menggunung,” katanya.

Menurut dia, hal itu bisa saja terjadi karena murni kesalahpahaman atau hasil rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dalam negeri yang dirugikan dari kebijakan dimaksud.

Namun demikian, Haris mengaku setuju dengan kritik bahwa anggaran pendidikan, termasuk anggaran riset dan kajian semestinya tidak menjadi objek efisiensi. Jika pun ada efisiensi terhadap anggaran pendidikan, sebaiknya dilakukan secara hati-hati.

“Saya yakin rekonstruksi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan DPR akan berpihak pada kemajuan pendidikan nasional, juga kemajuan riset dan inovasi yang dipimpin oleh kampus-kampus sehingga bangsa kita dapat tampil menjadi bangsa inovator, bukan bangsa yang hanya bisa pakai produk teknologi asing,” tuturnya.

Di samping itu, Haris meyakini kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan akan mendapat perhatian Presiden Prabowo karena negara wajib memenuhi gizi pelajar, sekaligus menjaga kualitas dan fasilitas pendidikan.

“Dan saya kira kritik dan masukan seperti itu sudah dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad bahwa tidak ada efisiensi yang mengurangi bea siswa dan kualitas pendidikan tinggi kita,” ujarnya pula.

Haris juga yakin Presiden Prabowo akan konsisten melaksanakan efisiensi pada sektor-sektor yang menerima anggaran realokasi dan refocusing anggaran hasil penghematan untuk tujuan yang jelas, salah satunya pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis.

“Kritik terkait tata kelola, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan makan bergizi gratis dipastikan akan direspons secara baik oleh pemerintah,” katanya. Ant