NERACA

Serang - Inspektorat Kota Serang, Provinsi Banten, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara bijak untuk penyelarasan kebijakan serta program di daerah.

"Efisiensi anggaran harus dilakukan secara bijak. Bukan sekadar mengikuti aturan. Kalau di pusat ada kebijakan efisiensi seperti pemadaman listrik setelah jam kerja atau merumahkan pegawainya. Kita harus mempertimbangkan dulu apakah itu relevan untuk diterapkan juga di Kota Serang," kata Inspektur Inspektorat Kota Serang Wachyu B Kristiawan, di Serang, Jumat (21/2).

Ia mengatakan mengenai efisiensi anggaran beberapa fokus utamanya adalah mengurangi kegiatan seremonial di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kegiatan seremonial ini yang perlu kembali diteliti lagi verifikasinya, karena di dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seringkali tidak terlihat apakah kegiatan tersebut bersifat seremoni atau tidak," katanya.

Selain itu, untuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas mencapai 50 persen, menurutnya hal ini perlu dilakukan penyesuaian, karena memang ada beberapa OPD yang memiliki kebutuhan perjalanan dinas sebagai bagian dari tugas pokoknya.

"Itu harus kita lihat semangatnya efisiensi. Dan Inspektorat kebijakan seperti apa pun itu pasti yang akan kita kawal, tetapi tetap harus disikapi secara bijak tidak tekstual," katanya lagi.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Instruksi ini mengharuskan lembaga dan kementerian mengidentifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan. Ant