NERACA

Jakarta – Ekonom Defiyan Cori mengatakan percepatan transisi energi melalui program elektrifikasi merupakan kunci untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Menurut dia, salah satu momentum penting dalam upaya percepatan transisi energi tercermin dari dibukanya Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 13 Februari 2025.

"Pameran ini sangat tepat bagi pemerintah untuk terus mendorong proses transisi energi, mengingat perlunya swasembada dan kedaulatan energi dalam menghadapi dinamika global," ujar Defiyan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/2).

Menurut dia, pameran ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mengalihkan ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar minyak menuju solusi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan melalui pengembangan kendaraan listrik.

Dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik yang semakin kuat, lanjutnya, pembangunan infrastruktur telah mengalami lonjakan yang signifikan seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) melonjak 300 persen dari sekitar 1.000 unit pada 2023 menjadi lebih dari 3.000 unit pada 2024.

Sementara itu, fasilitas home charging services (HCS) tumbuh 300 persen dari 9.000 unit pada 2023 menjadi 28.000 unit pada 2024. Selain itu, peningkatan konsumsi listrik kendaraan listrik juga tumbuh signifikan dari 119.600 menjadi 402.509 atau naik 337 persen transaksi.

Sedangkan, untuk konsumsi listrik dari penggunaan SPKLU naik 370 persen dari 2,4 juta kilowatt hour (kWh) pada 2023, menjadi 9,1 juta kWh di 2024, sementara untuk HCS meningkat 403 persen lebih, dari 2,9 juta kWh menjadi 11,8 juta kWh.

Menurut dia, peningkatan transaksi dan konsumsi listrik di SPKLU, serta HCS menandakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia bertumbuh secara masif, menjadi penguat komitmen pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, sebagai upaya mencapai target net zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Sementara itu, dari sudut pandang konstitusional, Defiyan menekankan bahwa dukungan kebijakan insentif yang lebih luas sangat diperlukan untuk mendongkrak percepatan transisi energi.

"Insentif tambahan, baik berupa keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) maupun kemudahan investasi dalam pembangunan pabrik kendaraan listrik di pelosok tanah air, harus diperluas agar ekosistem industri kendaraan listrik nasional terus berkembang," katanya.

Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan industri otomotif tanah air, serta didukung oleh mekanisme pengawasan yang ketat, lanjutnya, transisi menuju energi bersih diharapkan memperkuat kedaulatan energi nasional serta membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.