NERACA

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mengurangi ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menurut dia, hal itu seiring nantinya Danantara dapat merangkul berbagai mitra strategis dan menarik masuknya investasi ke dalam negeri. “Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujar Wijayanto, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Ia melanjutkan, hadirnya Danantara juga akan membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional atau tidak politis dan birokratis, serta berpotensi mendongkrak kualitas aspek Good Corporate Governance (GCG).

Selain itu, lanjutnya, DNA korporasi yang lebih kental akan membuat perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih berani mengambil risiko bisnis secara terukur, lebih kreatif, serta lebih fleksibel bergerak. “Termasuk untuk menjalankan bisnis di Luar Negeri (LN),” ujar Wijayanto.

Di sisi lain, Ia mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan Danantara, diantaranya Legal Framework yang masih rumit serta memiliki terlalu banyak pimpinan nantinya. “Selain itu, belum ada jaminan yang solid bahwa politisasi tidak akan terjadi di Danantara. Ini berpotensi menimbulkan kerumitan-kerumitan di masa mendatang,” ujar Wijayanto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut akan menjadikan mantan presiden dan juga pimpinan organisasi agama sebagai pengawas Danantara. Prabowo mengatakan bahwa BPI Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025, atau sembilan hari dari sekarang.

"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo.

Presiden mengatakan bahwa Danantara memiliki arti kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Adapun Danantara yang merupakan super holding BUMN ini pembentukannya tertuang dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang telah disahkan pada rapat paripurna ke-12 Masa Sidang-2 2025 pada Selasa (4/2). Ini merupakan revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Presiden pun menceritakan bahwa berdasarkan laporan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dividen BUMN pada 2024 mencapai Rp300 triliun. "Beliau mengatakan Rp100 triliun sebaiknya Pak, dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju, berarti kita punya Rp200 triliun, dan ini tidak kita pakai, kita akan investasi," kata Prabowo.