NERACA

Karawang – Pemerintah menyatakan telah menyiapkan insentif yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) bagi pelaku industri di Tanah Air yang mendukung penurunan emisi karbon (dekarbonisasi), sehingga mengakselerasi terwujudnya nol emisi karbon (Net Zero Emissions/NZE).

"Satu pasal yang penting untuk industri, bahwa semua industri, badan usaha yang mengupayakan penurunan emisi. Itu mendapatkan insentif melalui nilai ekonomi karbon. Undang-undangnya seperti itu nantinya," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani, mengutip laman Antara.

Lebih lanjut, Eniya mengatakan, insentif yang hendak diberikan khusus bagi pelaku industri yang melakukan dekarbonisasi itu akan diatur dalam peraturan teknis setelah RUU tersebut disahkan.

"Ini nanti diturunkan, seperti apa model insentifnya. Jadi model real-nya seperti apa itu belum, karena kita masih menunggu RUU EBET ini bisa disahkan," kata Eniya.

Menurut Eniya esensi dari pasal tersebut yakni untuk menjadi pemacu pengusaha industri di Tanah Air untuk melakukan dekarbonisasi, mengingat swasembada dan transisi energi menjadi salah satu prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

"Pemerintahan Pak Prabowo itu urgent sekali untuk memantapkan swasembada energi dan penurunan emisinya," ujar Eniya.

Eniya mencontohkan pada tahun 2018 misalnya, pemerintah membuat stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) pertama yang ditujukan untuk menjadi pemicu ekosistem kendaraan listrik yang mendukung transisi energi di Tanah Air. "Lalu kan baru mobil-mobil (listrik) berdatangan," ujar jelas Eniya.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemutakhiran kebijakan energi dan dekarbonisasi industri demi mencapai target bauran energi terbarukan.

IESR menilai untuk mencapai target bauran energi terbarukan dan penurunan emisi sektor energi secara signifikan, pemutakhiran kebijakan seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Selanjutnya, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), dan finalisasi RUU Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) harus mencakup peningkatan target penurunan emisi dan skema yang mendukung pencapaian tersebut secara terukur.

Terkait NZE, Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF) ke-8 sebagai ajang penting untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang di sektor energi. Forum ini dihadiri oleh para delegasi yang terdiri atas perwakilan pemerintah dan pelaku usaha dari Indonesia dan Jepang.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa forum ini menyoroti komitmen kedua negara untuk mencapai NZE yang diuraikan dalam kebijakan nasional, termasuk program roadmap, serta kegiatan-kegiatannya.

Dadan juga menegaskan dukungan pemerintah Indonesia di bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo terhadap visi "Indonesia Emas 2045" melalui Asta Cita, yang melibatkan delapan misi utama pemerintahan baru.

"Dua dari misi ini terkait dengan sektor energi dan sumber daya, yang pertama adalah membangun sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui kemandirian pangan, energi, air, ekonomi swasta, ekonomi hijau, dan juga ekonomi biru. Yang kedua adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah energi di dalam negeri," jelas Dadan.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam pengurangan emisi dengan target 915 juta ton CO2 pada 2030, termasuk kontribusi sektor energi sebesar 358 juta ton. Dadan juga menyebutkan pencapaian pada 2023, di mana emisi berhasil dikurangi sebesar 128 juta ton melalui efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan teknologi rendah karbon.

Indonesia juga berkomitmen memanfaatkan potensi mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan mangan untuk mendukung pengembangan industri baterai. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan nilai tambah dan mempercepat inovasi di sektor energi.

"Dengan menggabungkan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah dengan keahlian teknologi Jepang, kedua negara dapat mendorong inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berkontribusi pada upaya global dalam memerangi perubahan iklim,” ungkap Dadan.