NERACA

Jakarta – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebut penggunaan quick response code (QR code) cukup efektif untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang tepat sasaran.

“Penggunaan QR code sendiri kalau menurut kami sebenarnya cukup efektif, di luar dari adanya penyimpangan-penyimpangan (yang terjadi),” kata Erika, mengutip laman Antara.

Erika mengatakan, hal tersebut terbukti dari data yang menunjukkan terjadi penurunan konsumsi BBM subsidi terutama Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar pada pertengahan tahun 2022 hingga 2023.

“Terbukti pada tahun 2022 ke 2023 terjadi penurunan konsumsi solar. (Penerapan) QR code dimulai pertengahan 2022, dan itu sudah terjadi penurunan konsumsi solar. Lalu dari 2023 ke 2024 itu ada kenaikan, tapi sangat sedikit pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” jelas Erika.

Namun, Erika mengakui bahwa masih ada sejumlah penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti pembelian berulang dengan QR code yang berbeda-beda di sebuah mobil dan truk.

Hal seperti ini, lanjut dia, menimbulkan adanya total volume koreksi dan penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

Untuk itu, Erika mengatakan BPH Migas terus mempererat koordinasi dengan Pertamina untuk mencegah kasus-kasus serupa terjadi lagi di kemudian hari.

“Kami terus koordinasi dengan Pertamina untuk menanggulanginya. Salah satu saran seperti menggunakan PIN, jadi (hak BBM itu) benar-benar hanya digunakan oleh pemilik QR code tersebut,” kata Erika.

“Jadi, kita terus mendorong penggunaan QR code sambil membenahi bagaimana agar (hal tersebut) tidak disalahgunakan,” ujar Erika.

Selain itu, Erika mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta membuka partisipasi masyarakat melalui hotline aduan via WhatsApp resmi.

Sejak dikenalkan pada 2023, Erika menyebutkan sudah menerima lebih dari 3.000 aduan masyarakat, dengan 2.487 di antaranya merupakan aduan terkait potensi penyalahgunaan BBM subsidi pada tahun lalu.

Sebelumnya, Erika juga mengatakan BPH Migas akan terus mengawal program BBM Satu Harga karena merupakan program penting yang memberikan dampak besar bagi masyarakat di pelosok negeri.

"Kebijakan BBM Satu Harga yang berkelanjutan, merata dan terintegrasi ini perlu terus didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas kedepan," kata Erika.

Target pembangunan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu sebanyak 71 Penyalur BBM Satu Harga. Realisasi sampai dengan September 2024 sebanyak 40 Penyalur BBM Satu Harga telah selesai dibangun.

Untuk Provinsi Maluku Utara, lokasi Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Periode Tahun 2017-2024 sebanyak 52 Lokasi. Adapun Jumlah penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun di Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan September 2024 adalah 46 Penyalur BBM Satu Harga.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan yang juga turut mendampingi peresmian menyatakan, Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambah Riva.

Melalui BBM Satu Harga, Pertamina Patra Niaga berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian ESDM, BPH Migas, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan dan memastikan penyaluran BBM Satu Harga berjalan dengan lancar sehingga multiplier effect bagi masyarakat atas kehadiran energi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia," jelas Riva.

Sekedar catatan, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama untuk subsidi tahun depan (2025) tetap pada BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Hal ini yang diperlukan bagi sebagian masyarakat untuk menengah kebawah.