NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menginstruksikan Perum Bulog untuk aktif melakukan penyerapan gabah yang sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500/kilogram (kg)) ditengah mulainya musim panen di beberapa daerah.

Sudaryono atau yang biasa disapa Mas Dar mentargetkan Bulog mampu menyerap gabah setara dengan 3 juta ton beras untuk percepatan tercapainya swasembada pangan.

Mas Dar pun menyatakan dengan alokasi anggaran Rp3 triliun, kebijakan HPP yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan petani lokal.

“Dengan anggaran ini, kita tidak hanya menjamin pendapatan petani, tetapi juga mengamankan anggaran pertanian senilai Rp149 triliun untuk subsidi pupuk, benih, irigasi, alat mesin pertanian, dan lain sebagainya,” jelas Mas Dar.

Mas Dar mengatakan, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan, dengan menambah luas lahan tanam melalui Program Penambahan Areal Tanam (PAT). 

Pada 2024, lanjut Mas Dar, Kementerian Pertanian (Kementan) mengolah 1,7 juta hektar lahan yang memungkinkan panen dua kali dalam setahun. Kemudian di 2025 ini, targetnya adalah menambah 2,5 juta hektare lahan tanam baru, dengan 500 ribu hektar di antaranya dikelola oleh TNI.

“Kita harus bekerja secara gotong royong karena produksi terus meningkat. Penting bagi kita untuk segera mengakselerasi langkah-langkah yang mendukung target ini,” kata Mas Dar.

Mas Dar juga mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus gabah sebesar 7 juta ton pada Mei 2025 atau setara dengan 4 juta ton beras. Surplus ini diharapkan dapat mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi pangan dalam rangka pencapaian swasembada pangan.

Selain beras, tambah Mas Dar, pemerintah juga memberi perhatian khusus pada jagung, dengan Polri yang ditugaskan untuk mendukung penanaman jagung untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor. 

“Dengan gotong royong, kita bisa mewujudkan swasembada pangan yang lebih kuat. Dukungan penuh dari Presiden memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini,” terang Mas Dar.

 Mas Dar menambahkan, bahwa pengawasan terhadap distribusi dan penyerapan gabah harus ditingkatkan untuk mencegah potensi penyelewengan yang dapat merugikan petani dan masyarakat. 

"Kerja kita saat ini ibarat gas pol rem blong, tetapi pengawasan harus ditingkatkan untuk mencegah penyelewengan yang merugikan petani dan masyarakat,” tegas Mas Dar.

Mas Dar pun berharap upaya ini akan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperbaiki kesejahteraan petani.

Sementara itu,  Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan sendiri telah menginstruksikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyiapkan pasar ekspor guna mengantisipasi surplus jagung dalam waktu dekat.

Lebih dari itu, Zulkifli pernah menyatakan bahwa Bulog akan membeli beras dari pabrik yang menyerap gabah petani sesuai dengan HPP senilai Rp6.500/kg.

Terkait HPP, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengucapkan, “kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Harga gabah kini dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia.”

Selain penyesuaian HPP, Presiden juga memastikan peningkatan dukungan anggaran untuk sektor pertanian. Kuota pupuk subsidi dinaikkan hingga dua kali lipat, dengan total anggaran pupuk mencapai Rp46,8 triliun. Di samping itu, anggaran untuk sistem irigasi juga mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi sebesar Rp12 triliun.

Amaran menambahkan bahwa total anggaran untuk program Optimalisasi Lahan (Oplah) Kementerian Pertanian mencapai Rp13 triliun. Program Oplah bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan dengan mengoptimalkan potensi lahan rawa dan lahan kering. Program ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pertanian, tetapi juga bekerja sama dengan TNI, Kementerian Desa, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Lebih lanjut, alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun ini meningkat signifikan, dari semula Rp14,5 triliun menjadi Rp29 triliun. Peningkatan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, termasuk pompanisasi, cetak sawah baru, dan penyediaan alat mesin pertanian (Alsintan) di seluruh Indonesia.