Oleh: Marwanto Harjowiryono

Dosen STAN, Pemerhati Kebijakan Fiskal

Kondisi dan tantangan  lapangan yang dihadapi di awal  pemerintahan Presiden Prabowo cukup dilematis. Kebutuhan dana belanja untuk berbagai program prioritas ternyata cukup tinggi,  sementara  dana yang tersedia dalam  APBN relatif terbatas.

Kenapa jumlah dana tahun ini diklaim masih terbatas,  sedangkan  belanja APBN 2025 besarnya sudah menembus angka belanja di atas Rp 3.000 triliun. Padahal, jumlah dana untuk belanja tahun ini merupakan belanja negara  tertinggi sepanjang  Indonesia merdeka. 

Ternyata, dana belanja itu belum cukup untuk membiayai semua program Presiden Prabowo  yang dijanjikan selama kampanye . Sementara itu, dalam prinsip pengelolaan budget yang sehat, belanja tetap harus dapat dikendalikan sesuai dengan kemampuan negara dalam mengelola pendapatannya. Bila tidak, budget menjadi tidak sehat  dan tidak sustainable. Kondisi ini berbahaya untuk keberlangsungan pengelolaan keuangan negara dalam jangka panjang.

Upaya untuk mendorong pendapatan negara melalui peningkatan pendapatan perpajakan, khususnya PPN, menghadapi resistensi dari kelompok yang terusik kenyamanannya. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mencari sumber perpajakan lain, termasuk PNBP,  namun APBN  2025  masih tetap menghadapi risiko ketidakpastian.

Kondisi itu nampaknya yang mendorong Presiden  meminta  para pimpinan K/L dan daerah agar  belanja negara digunakan secara efisien, dan bermanfaat langsung untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, belanja harus  diarahkan  untuk  membiayai berbagai program yang bermanfaat secara langsung untuk rakyat banyak.

Presiden menyampaikan bahwa belanja negara dari K/L dan TKD harus dihemat hingga Rp 306,6 triliun. Jumlah penghematan yang cukup besar. Stategi yang digunakan untuk penghematan dilakukan dengan pemotongan belanja dalam APBN 2025.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengambil langkah strategis guna menjaga kesehatan APBN.  Kebijakan strategis tersebut ditempuh   untuk  memastikan bahwa APBN dapat dikelola dengan aman dalam perspektif jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Kebijakan fiskal yang ditempuh pada dasarnya diarahkan agar defisit APBN dapat dijaga dengan aman. Instrumen yang digunakan diarahkan agar   peningkatan pendapatan negara dapat terjaga, baik yang  berasal dari penerimaan perpajakan,  maupum PNBP. Tidak mudah, namun harus diupayakan dengan cermat tanpa terlalu mendistorsi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Langkah lain yang juga dilakukan adalah mengendalikan belanja negara. Salah satu upaya yang diharapkan akan membantu menekan belanja adalah dengan pemotongan belanja K/L, khususnya untuk belanja yang tidak terlalu vital, tidak produktif  dan kurang penting.

Presiden meminta kepada jajaran kabinet  untuk melakukan efisiensi dan penghematan  sesuai  Inpres No 1 Tahun 2025. Penghematan  belanja  dilakukan untuk beberapa jenis belanja, seperti perjalanan dinas, serta berbagai kegiatan seremonial, termasuk seminar, studi banding, serta pembatasan belanja honor dan tim.

Keberhasilan  kebijakan penghematan ini, sangat tergantung kepada disiplin dan loyalitas para pimpinan K/L dan daerah. Dengan begitu,   program prioritas dapat dilaksanakan, efisiensi belanja dapat ditingkatkan, risiko fiskal dapat terjaga, hingga  pengelolaan APBN menjadi  sustainable.