Transparansi dan penegakan hukum dalam kasus korupsi memegang peranan sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sebagai negara dengan potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat.

Namun perlu disadari, korupsi menjadi salah satu penghambat utama yang merusak fondasi kepercayaan publik, memperburuk alokasi sumber daya, dan melemahkan iklim investasi. Oleh karena itu, memprioritaskan transparansi dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak, tetapi juga strategi fundamental dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi.

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi isu yang kompleks, mencakup berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga sektor swasta. Dalam konteks ini, transparansi adalah kunci untuk menciptakan akuntabilitas. Ketika transparansi ditegakkan, setiap keputusan, kebijakan, dan pengelolaan anggaran dapat diawasi secara efektif oleh publik maupun lembaga pengawas independen. Dengan demikian, peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan. Transparansi tidak hanya mencakup keterbukaan dalam hal informasi, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

Adalah penegakan hukum menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa transparansi berjalan dengan semestinya. Tanpa penegakan hukum yang tegas, transparansi hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Penegakan hukum dalam kasus korupsi harus dilakukan secara adil, tidak pandang bulu, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam praktiknya, hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara berbagai institusi, termasuk lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing lembaga harus bekerja dalam kerangka hukum yang jelas dan bebas dari intervensi politik.

Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) dan Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo Eko Prionggo Jati (EPJ). Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, keduanya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya pada pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo.  

Salah satu dampak positif dari transparansi dan penegakan hukum adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan. Selain itu, kepercayaan publik juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, yang menjadi sumber utama pendapatan negara.

Dari sudut pandang ekonomi, pemberantasan korupsi yang efektif mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor, baik domestik maupun asing, cenderung memilih negara yang memiliki sistem hukum yang jelas dan transparan. Ketika korupsi dapat diminimalkan, biaya-biaya tersembunyi yang seringkali membebani investasi dapat dikurangi secara signifikan. Dengan demikian, transparansi dan penegakan hukum tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan arus investasi.

Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani beragam kasus korupsi besar beberapa waktu terakhir. Langkah yang dilakukan KPK telah sejalan dengan misi kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, yakni memberantas tindak pidana korupsi.