NERACA

Jakarta – Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang rencana perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Rencana tersebut mewajibkan pelaku usaha ekspor untuk menempatkan 100% nilai ekspor di bank dalam negeri dengan durasi penyimpanan minimal 12 bulan. APKI menilai kebijakan ini berpotensi menambah beban biaya pengusaha sekaligus mengurangi daya saing ekspor nasional.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida, menyoroti dampak negatif dari kebijakan yang direncanakan. “Jika nilai DHE yang harus ditempatkan dinaikkan menjadi 100% dan durasi penyimpanan diperpanjang menjadi 12 bulan, maka beban biaya pengusaha akan meningkat signifikan. Kebijakan ini juga dapat mengurangi fleksibilitas pengusaha dalam mengelola modal kerja,” ujarnya, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Liana menjelaskan bahwa implementasi PP saat ini telah menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha di sektor pulp dan kertas. Dengan kewajiban penempatan DHE sebesar 30% selama 3 bulan, pengusaha menghadapi kenaikan biaya modal yang signifikan. Suku bunga pinjaman bank mencapai 9%-10% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan insentif DHE-SDA sebesar 4%-5%. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya modal hingga 5%-6%, yang akhirnya membebani sektor ekspor. 

Solusi yang Diusulkan APKI

Untuk mengurangi dampak negatif, APKI mengajukan usulan agar Pemerintah dan Bank Indonesia menyelaraskan kebijakan. “Kami meminta agar suku bunga pinjaman bank yang menggunakan jaminan DHE disesuaikan dengan bunga deposito DHE-SDA di bank dalam negeri. Dengan begitu, kenaikan biaya modal kerja dapat dihilangkan,” ungkap Liana.

Selain itu, APKI berharap kebijakan yang diterapkan dapat terus mendukung daya saing ekspor nasional, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden tetap dapat tercapai. “Kami mendukung langkah Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan ini perlu dirancang secara komprehensif agar tidak menjadi beban tambahan bagi pengusaha yang justru menjadi motor penggerak ekspor nasional,” tutup Liana.

Perkuat Valas

Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai perpanjangan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen di dalam negeri untuk satu tahun berdampak positif terhadap penguatan likuiditas valuta asing (valas) domestik. “Terkait DHE, makin lama makin bagus. Artinya, ada likuiditas valas yang akan masuk dan simpanan valas di bank domestik bisa meningkat,” kata Bhima.

Simpanan itu menjadi modal bagi bank untuk penyaluran kredit valas. Dengan tersedianya pembiayaan valas dari domestik, maka yang menerima keuntungan adalah pelaku eksportir.

Terlebih, kata dia, ada batas minimum nilai ekspor untuk menentukan pelaku usaha yang wajib menyimpan DHE di bank domestik, yang umumnya menyasar eksportir sumber daya alam (SDA) dengan nilai ekspor besar. Dengan demikian, pelaku usaha yang ekspornya relatif kecil-menengah tidak terlalu terdampak dengan kebijakan tersebut.

“Kalau ada yang bilang DHE diparkir satu tahun itu berpengaruh terhadap kemampuan pelaku usaha eksportir untuk membiayai modal, itu kan hanya DHE yang sifatnya SDA. Saya kira ini juga bisa menjawab bahwa stabilitas rupiah bisa didorong dengan adanya DHE yang lebih banyak dari sektor SDA,” ujar dia.

Dia melanjutkan, DHE dari sektor SDA seharusnya berada dalam kuasa negara. Akan tetapi, sejumlah operasi tambang dan sawit dikelola oleh perusahaan swasta meski beroperasi di lahan hak guna usaha (HGU) yang dimiliki negara.

Maka, DHE yang sebelumnya dialihkan ke luar negeri, harus segera dikembalikan ke Indonesia. “Ini bukan berarti DHE masuk ke kantong pemerintah, tapi ke likuiditas domestik, jadi makin besar,” tuturnya.