NERACA

Jakarta – Perum Bulog menyatakan butuh anggaran hingga Rp57 triliun untuk memenuhi target baru serapan beras yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 3 juta ton. Direktur Keuangan Bulog Iryanto Hutagaol menjelaskan angka tersebut berasal dari akumulasi dari sisa stok yang dimiliki sebesar 1,7 juta ton ditambah target terbaru 3 juta ton dan dikalikan harga pembelian pemerintah (HPP) dari penggilingan yang sebesar Rp12.000 per kilogram.

"Kalau kita hitung harga Rp12.000 per kilogram, artinya 4,7 juta ton kali Rp12.000. Kurang lebih Rp57 triliun harus kita sediakan dalam waktu mengolah bisnis ini," kata dia, seperti dikutip Antara, kemarin.  Iryanto mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintah terkait bantuan pendanaan yang lebih terstruktur.

"Saat ini kita dibantu perbankan. Kalau struktur kita dibantu oleh pemerintah, nanti pemerintah sebagian memberikan APBN-nya langsung kepada kita," katanya pula. Lebih lanjut, dikatakannya, meski tugas yang diberikan berat, namun pihaknya memiliki komitmen untuk menuntaskan target yang diberikan, sehingga selama ini Perum Bulog tetap bertahan.

"Selama ini kita survive, walaupun dengan beban yang begitu berat, harus meminjam dengan bank. Namun itu adalah konsekuensi. Tapi kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik," kata dia.

Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan bisa memenuhi target serapan beras hingga 70 persen dari target awal yang sebesar 2 juta ton pada periode puncak panen yakni bulan Februari hingga Mei 2025. "Karena di puncak panen itu harapannya bisa menyerap 70 persen," kata Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Jakarta, Rabu.

Pihaknya memproyeksikan, produksi beras pada tahun 2025 akan mengalami puncak panen pada bulan Februari hingga Mei, yang apabila diakumulasikan pada puncak panen tersebut beras yang dihasilkan petani Indonesia mencapai lebih dari 15,8 juta ton. Dari hasil produksi tersebut, pihaknya yakin bisa melakukan serapan hingga 70 persen atau sebesar 1,4 juta ton dari target awal yang sudah ditetapkan.